Pendamping Bansos Pangan Diingatkan agar Teliti dan Beretika

Surabaya: Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong para pendamping bantuan sosial (bansos) pangan agar teliti dalam mengawasi setiap penyaluran bantuan. Para keluarga penerima manfaat (KPM) harus mendapatkan bantuan tepat waktu.
 
Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden RI Joko Widodo agar bantuan bukan hanya sekadar sukses tersalurkan. Namun bantuan-bantuan tersebut harus benar-benar sampai ke tangan KPM dengan jumlah yang tepat.
 
"Seperti yang disampaikan Pak Presiden, bukan hanya sekadar sent, tapi delivered. Hal ini yang menjadi penentu kesejahteraan para KPM," ujar Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras, ditemui di Hotel Vasa, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 13 Desember 2019.

Pada kesempatan itu, Hartono berkesempatan menutup kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendamping BPNT 2019, di Hotel Vasa, yang telah berlangsung sejak Kamis, 12 Desember 2019. Turut hadir Direktur Penanganan Fakir Miskin (PFM) Ditjen PFM Kemensos Nur Pudjianto.
 
Lebih lanjut, Hartono juga mengingatkan kepada para pendamping agar menjaga etika dan moral ketika melaksanakan tugas pendampingan. Para pendamping juga diingatkan untuk bersikap adil dalam mendampingi KPM.
 
"Jauhi juga tindakan yang melanggar hukum. Misalnya, melakukan intimidasi, mengurangi jumlah bantuan, dan pemaksaan. Jangan sampai masuk ke ranah hukum karena hal itu memakan waktu dan pikiran," ujar Hartono.
 
Selain itu, para pendamping juga diingatkan untuk tidak segan mencoret KPM yang sudah graduasi agar tidak lagi menerima bantuan. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan terhadap KPM yang belum terdaftar dan menerima bantuan.
 
 
 
Melalui kegiatan ini, Hartono berharap sinergitas antar pendamping dapat terjaga. Beda pendapat dan salah paham dapat disamakan dalam pertemuan ini demi menyukseskan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
"Pertemuan ini sangat penting untuk para pendamping dari pendamping PKH, BPNT, Korteks, Korkab, Korkot, dan Korwil," kata Hartono.
 
 
 
Menjaga kekompakan antarpendamping juga diamini oleh Koordinator Wilayah Sulawesi Tenggara 1 Laode Mohammad Karim. Laode berharap setelah pertemuan ini seluruh pendamping dapat menyamakan persepsi dengan duduk bersama dalam penangangan masalah penyaluran bansos.
 
"Sebenarnya masalah tupoksi pendamping. Kalau program BPNT dan KPM tidak ada masalah. Yang ribut-ribut itu karena dikaitkan dengan program ini karena ada kepentingan bisnis," kata Laode.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News