Taspen luncurkan logo baru. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo
Taspen luncurkan logo baru. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo

Korpri Ingin Taspen Tetap Layani Tabungan Pensiun PNS

Ekonomi pns taspen bpjs ketenagakerjaan korpri
Eko Nordiansyah • 20 Desember 2019 19:24
Jakarta: Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menginginkan PT Taspen (Persero) yang tetap mengelola layanan pensiunan bagi pegawai negeri sipil (PNS). Para PNS menolak pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
 
Dalam ketentuan tersebut, program Tabungan Hari Tua (THT) dan program pembayaran pensiunan dari Taspen harus dialihkan kepada BPJS Ketenagarkerjaan paling lambat pada 2029.
 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dewan Pengurus Korpri Nasional Ade Gunawan mengatakan para PNS khawatir akan kehilangan manfaat pensiunan yang selama ini diterima dari Taspen. Apalagi setelah mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sektor swasta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Seperti pensiun terusan, asuransi kematian, asuransi kematian istri, asuransi kematian anak, pensiun bulan ke-13, THR pensiunan, dan uang duka wafat jika Tabungan Hari Tua dan pensiun dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan berpotensi terjadi penurunan layanan yang signifikan," kata Ade di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019.
 
Dirinya menambahkan, saat ini PNS telah merasakan penurunan layanan dan besaran manfaat klaim setelah peleburan ASKES menjadi BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, Korpri berpendapat bahwa Program Tabungan Hari Tua dan pensiun tidak boleh bernasib sama.
 
"Hal itu dikarenakan Tabungan Hari Tua dan Pensiun PNS tersebut diberikan oleh pemerintah mengingat karakterisitik PNS yang berbeda, sehingga PNS tidak dapat disamaratakan dengan tenaga kerja pada sektor swasta," jelas dia.
 
Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Kalimantan Barat Kamso menyebutkan, PNS memiliki fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa sehingga diberikan Tabungan Hari Tua dan pensiun.
 
Menurut dia, pemerintah perlu meningkatkan manfaat jaminan dan perlindungan sebagaimana UU 5 Tahun 2014 tentang ASN yang merupakan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak, dan penghargaan atas pengabdian.
 
Berbeda dengan filosofi Jaminan Sosial dalam UU SJSN yang diberikan untuk pegawai pada sektor swasta yakni memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Selain itu secara filosofis, lanjut dia, Taspen lahir dari PNS sehingga antara PNS dan Taspen merupakan dua tubuh satu jiwa.
 
"Dengan demikian, Korpri mengakui manfaat dan pelayanan yang diberikan oleh Taspen selama ini sudah sangat baik dan harus terus ditingkatkan sehingga Korpri sebagai satu satunya wadah organisasi seluruh PNS keberatan dan menolak dengan tegas pengalihan Program Tabungan Hari Tua dan pensiun dari Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif