Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Muchlis Jr/Biro Sekretariat Presiden.
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Muchlis Jr/Biro Sekretariat Presiden.

Erick Thohir Dinilai Fokus 'Tenggelamkan' Koruptor di BUMN

Ekonomi kementerian bumn Pergantian Direksi BUMN
Al Abrar • 27 November 2019 16:18
Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dinilai menunjukkan keseriusannya membenahi karut marut di BUMN. Faktanya saat ini, Erick Thohir memasukkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama Pertamina dan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN).
 
"Jadi, boleh dibilang Erick Thohir ini kayak Bu Susi (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti). Kalau Bu Susi menenggelamkan kapal, sedangkan misinya Erick Thohir 'menenggelamkan' koruptor di BUMN," kata mantan Wakil Kepala Rumah Aspirasi TKN Jokowi-Amin, Michael Umbas, Rabu, 27 November 2019.
 
Menurut Umbas langkah yang dilakukan Erick Thohir sangat tepat, karena, sejumlah BUMN yang fokus pasa pelayanan publik, mendapat kekhususan memonopoli bisnis seperti PLN, maka otomatis harus bersih, apalagi banyak petinggi BUMN terjerat korupsi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Presiden Joko Widodo (Jokowi), menggunakan Erick Thohir yang tidak mempunyai vested interest atau kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat dan dapat menghambat perubahan. Tujuannya tentu untuk membenahi BUMN yang memiliki aset sekitar Rp8.100 triliun," kata Erick.
 
Langkah Erick Thohir membersihkan BUMN, pastinya akan berdampak pada akuntabilitas dan iklim bisnis BUMN yang semakin baik dan transparan.
 
Umbas menilai, kalau dulu Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama manajemen BUMN lebih kepada kemampuan menghasilkan laba untuk dividen dan pajak ke negara. Sekarang di era Menteri BUMN, Erick Thohir, variabel utamanya soal Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.
 
"Tidak boleh ada korupsi dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok," kata Umbas.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif