Bank Muamalat dok : Bank Muamalat.
Bank Muamalat dok : Bank Muamalat.

LPS Belum Terima Laporan OJK soal Solusi Bank Muamalat

Ekonomi bank muamalat
Husen Miftahudin • 19 November 2019 19:20
Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku belum menerima laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait permasalahan likuiditas yang mendera PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
 
Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), LPS bisa menangani permasalahan solvabilitas bank sistemik. Namun dalam hal ini, LPS harus menerima laporan dari OJK disertai rekomendasi dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terlebih dahulu.
 
Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menjelaskan berdasarkan pasal 21 ayat (3) UU 9/2016, penetapan status bank sistemik dilakukan oleh OJK atas dasar bank tersebut mengalami permasalahan solvabilitas dengan kondisi memburuk.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita teliti apakah bank ini bisa diselamatkan atau tidak. Kalau bank ini sistemik, maka melalui KSSK perlu diselamatkan atau tidak melalui LPS, baru kemudian diserahkan ke LPS. Setelah itu LPS melakukan penyelamatan. Contohnya Bank Century," ujar Halim di Equity Tower, Kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa, 19 November 2019.
 
Bila OJK menyatakan permasalahan Bank Muamalat tidak sistemik maka otoritas bisa langsung menyerahkan penanganan solvabilitas Bank Muamalat kepada LPS tanpa rekomendasi KSSK. Kemudian LPS melakukan penelitian, apakah Bank Muamalat perlu diselamatkan atau dilikuidasi.
 
"Dalam hal ini kami belum menerima (status) bank itu dari OJK. Jadi belum bisa ngomong apa-apa," ungkap dia.
 
Halim menuturkan pada dasarnya LPS melakukan fungsi penjaminan dan resolusi bank. Fungsi penjaminan dilakukan ketika Bank Muamalat dinyatakan sebagai bank gagal. Dalam hal ini, Bank Muamalat belum masuk dalam kategori tersebut.
 
"Di mana OJK tidak mampu lagi melakukan penyelamatan, maka LPS bisa bertindak sebagai penjaminan dengan melakukan pembayaran dana masyarakat yang ada di bank."
 
Pada pelaksanaan fungsi penjaminan, LPS akan melakukan penelitian, mana simpanan yang layak dibayar dan mana yang tidak layak dibayar. Bagi simpanan yang layak dibayar, terdapat sejumlah syarat.
 
Pertama, simpanan nasabah maksimum sebanyak Rp2 miliar. Suku bunga penjaminannya tidak melebihi suku bunga penjaminan LPS, nasabah tercatat di bank, dan tidak termasuk pihak yang merugikan bank tersebut.
 
"Tidak merugikan bank ini apabila dia tidak punya kredit macet, kalau dia punya kredit macet kan dia ikut merugikan bank. Jadi kalau empat persyaratan ini dipenuhi, kami akan membayarkan simpanannya," urai Halim.
 
Sementara bagi nasabah yang memiliki simpanan di atas Rp2 miliar atau tidak dijaminkan LPS, maka pengembalian dananya dilakukan melalui penjualan aset yang ada di bank setelah bank tersebut dilikuidasi.
 
"Jadi yang tidak layak bayar itu bukan berarti tidak dibayar, dia akan tetap dibayar. Memang dia tidak dibayarkan oleh LPS, tetapi dia dibayarkan oleh aset-aset yang dimiliki oleh bank," tegasnya.
 
Sebelumnya, Komisi XI DPR akan membentuk panitia kerja (panja) untuk menyelesaikan permasalahan permodalan Bank Muamalat. Pembentukan panja diharapkan bisa segera menyelesaikan persoalan tersebut secara tuntas.
 
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto usai rapat tertutup dengan OJK mengatakan ada beberapa skema penyelesaian masalah Bank Muamalat. Namun, dia enggan membeberkan skema itu karena belum bersifat final.
 
Dito berjanji akan membentuk Panja Muamalat dalam waktu dekat. Selain untuk Bank Muamalat, panja tersebut juga akan dibentuk untuk persoalan permodalan dan likuiditas yang mendera PT Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
 
Muamalat, bank syariah tertua di Indonesia itu sedang berusaha untuk meningkatkan kapasitas permodalan. Bank tersebut baru saja mengumumkan rencana Penawaran Umum Terbatas IV dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam keterbukaan informasi di situs resminya, Bank Muamalat berencana menerbitkan 32,96 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp100 per lembar.
 
Adapun kinerja keuangan Bank Muamalat anjlok per kuartal II-2019. Rasio kecukupan modalnya (Capital Adequacy Ratio/CAR) tercatat menurun hampir empat persen dari periode sama tahun sebelumnya, menjadi 12,01 persen.
 
Sementara itu, rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) Bank Muamalat naik drastis hingga 4,53 persen. Rasio itu mendekati batas maksimal yang ditetapkan OJK bagi bank kategori sehat, yakni sebesar lima persen

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif