Ilustrasi pesawat Garuda. FOTO: dok MI.
Ilustrasi pesawat Garuda. FOTO: dok MI.

Ada Retakan, Kemenhub Larang Satu Pesawat Garuda Terbang

Ekonomi garuda indonesia boeing kementerian perhubungan
Husen Miftahudin • 16 Oktober 2019 11:45
Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang satu dari tiga pesawat Garuda Indonesia yang mengalami retakan (crack). Pesawat ini merupakan jenis Boeing B737NG (Boeing 737 New Generation).
 
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) per 10 Oktober 2019, terdapat retakan pada salah satu dari tiga pesawat B737NG milik Garuda Indonesia yang berumur melebihi 30 ribu flight cycle number (FCN).
 
Selain Garuda, juga terdapat retakan pada dua pesawat B737NG milik Sriwijaya Air dari lima pesawat yang berumur lebih dari 30 ribu FCN. Sementara Batik Air dan Lion Air tidak memiliki pesawat yang berumur melebihi 30 ribu FCN.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Direktur Kelaikudaran dan Pengoperasian Pesawat Udara DKPPU Avirianto mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan pesawat B737NG yang beroperasi di Indonesia, pesawat dengan umur lebih dari 30 ribu FC, per tanggal 10 Oktober 2019, terdapat tiga pesawat yang mengalami retakan.
 
"Dari tiga pesawat B737NG yang ditemukan retak, pesawat diberhentikan operasinya menunggu rekomendasi lebih lanjut dari pihak Boeing," kata Avirianto dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Oktober 2019.
 
Selanjutnya, tambah dia, DKPPU meminta kepada operator yang mengoperasikan B737NG yaitu Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, dan Sriwijaya Air untuk memasukkan pemeriksaan atau inspeksi sesuai DGCA AD 19-10-003 ke dalam maintenance program dengan interval rutin setiap 3.500 Flight Cycle (FC).
 
"Saat ini maskapai yang mengoperasikan pesawat B737NG adalah Garuda Indonesia sebanyak 73 pesawat, Lion Air sebanyak 102 pesawat, Batik Air sebanyak 14 pesawat, dan Sriwijaya Air sebanyak 24 pesawat," jelas Avi.
 
Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melakukan tindak lanjut implementasi DGCA Indonesia Airworthiness Directives (AD) nomor 19-10-003 dan FAA Airworthiness Directives Nomor 2019-20-02 terhadap pesawat Boeing B737NG perihal Unsafe Condition.
 
AD ini dipicu oleh laporan retak yang ditemukan pada frame fitting outboard chords and failsafe straps adjacent to the stringer S-18A straps yang dapat mengakibatkan kegagalan Principal Structural Element (PSE) untuk mempertahankan batas beban. Kondisi ini dapat mempengaruhi integritas struktural pesawat dan mengakibatkan hilangnya kontrol pesawat.
 
Informasi ini diterima oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui laporan FAA CANIC (Continued Airworthiness Notification to the International Community) kepada seluruh Otoritas Penerbangan Sipil dunia (CAA), pada 27 September 2019, yang menyebutkan bahwa seluruh pesawat B737NG disarankan untuk diperiksa guna mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi pada setiap pesawat B737NG.
 
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti, telah memerintahkan kepada Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) untuk melakukan tindaklanjut terhadap surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh FAA melalui CANIC tersebut.
 
"Kemenhub sangat mengutamakan keselamatan, oleh karena itu, Ditjen Hubud akan dan terus berupaya penuh untuk memastikan keselamatan dari setiap pesawat yang beroperasi di Indonesia. Kami akan melakukan inspeksi lebih lanjut untuk memastikan tingkat kerusakan dari pesawat produksi Boeing, khususnya B737NG," jelas Polana.
 
Avirianto menambahkan DKPPU telah memerintahkan kepada operator penerbangan yang mengoperasikan pesawat B737NG agar segera melakukan instruksi sesuai Airworthiness Directive 19-10-003 yaitu:
 
1. B737NG dengan umur akumulasi lebih dari 30 ribu FCN wajib melakukan pemeriksaan tidak lebih dari tujuh hari sejak tanggal efektif AD 19-10-003 atau 11 Oktober 2019.
2. B737NG dengan umur akumulasi lebih dari 22.600 FCN wajib melakukan pemeriksaan tidak lebih dari 1.000 FCN sejak tanggal efektif AD 19-10-003.
3. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali setiap 3.500 FCN secara berulang.
 
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti pun telah memerintahkan kepada DKPPU untuk melakukan tindaklanjut terhadap surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh FAA melalui CANIC tersebut.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif