"Konsolidasi bisnis dan konsekuensi perlambatan ekonomi ditengarai akan terus berlanjut," kata Ketua KPPU Kurnia Toha dalam Seminar Outlook Persaingan Usaha di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Desember 2018.
Dirinya menambahkan, kenaikan harga yang tinggi untuk beberapa barang dinilai bisa menggerus daya beli konsumen. Beberapa di antaranya adalah harga pangan hingga harga obat-obatan yang tinggi disebabkan oleh praktik kartel oleh pelaku usahanya.
"Isu yang berkaitan dengan digital industri menyita perhatian publik. Memasuki tahun politik 2019, praktik-praktik persekongkolan di daerah diduga semakin marak. Berbagai praktik anti persaingan diduga berkurang dr waktu ke waktu," jelas dia.
Menurut dia, instrumen hukum yang tidak efisien menyebabkan tidak ada efek jera bagi pelaku kartel. Selain itu, instrumen kontrol kerja juga berjalan tidak efektif sebagai upaya mencegah penumpukan kekuatan pasar.
Oleh karena itu, KPPU diharuskan bisa memperbaiki inefisiensi perekonomian di masa depan. Salah satunya dengan menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat lagi.
"Sebagai sumber inefisiensi perekonomian tidak membebani instrumen, mengahambat pertumbuhan industri, serta menguras daya saing nasional. Namun kerja keras tampaknya tidak akan mencapai hasil maksimum," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
