"Sekarang sehari bisa 1.500 dulu tidak pernah bisa sebanyak itu. Sekarang meningkat banyak pokoknya," kata Darmin di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019.
Menurut Darmin, perpindahan sistem OSS dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke BKPM tidak menganggu layanan. Dirinya meyakini seluruh proses perizinan bisa berjalan dengan baik, ditambah dengan penggunaan sistem online sehingga semakin mudah.
Dirinya menambahkan, Presiden Joko Widodo juga meminta kepala daerah untuk membantu sosialisasi sistem OSS. Dalam waktu dekat, BKPM akan mengundang para gubernur, walikota, hingga bupati guna integrasi sistem OSS dengan perizinan di daerah.
"Kita sedang membicarakan dengan Pak Tom (Kepala BKPM Thomas Lembong) kapan mengundang gubernur bupati walikota dan sebagainya. Di situ nanti disampaikan OSS itu harus yang mengkoordinasikannya adalah PTSP kemudian harus ada ptugas yang melayaninya," jelas dia.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menyebut, dampak sistem OSS terhadap realisasi investasi masih harus dipantau. Namun dengan penggunaan sistem online, maka bisa mempermudah investor dalam mengajukan perizinan berusaha.
"Ini memudahkan proses perizinan, setelah itu dia punya terbuka kesempatan untuk melaksanakan investasi dan pelaksanakan investasi masih perlu beli tanah, masih perlu macam-macam. Investasi itu terealisasi dua, tiga tahun yang menegah sampai yang besar, yang menengah mungkin satu tahun bisa tapi kalau yang besar bisa empat sampai lima tahun," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
