"Jadi, semua tanah yang ada didaftarkan dan kita lakukan single registration. Dengan begitu, banyak sekali masalah pertanahan akan terselesaikan," ujar Sofyan, dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jsuf Kalla, di Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Oktober 2018.
Selain itu, jelasnya, sistem pendaftaran tanah secara terpadu dinilai mampu mewujudkan upaya Jokowi-JK dalam menciptakan ekonomi berkeadilan. Pasalnya, setiap jengkal tanah di Tanah Air nantinya akan teregistrasi secara daring.
"Dengan single land registration system maka nanti Nomor Induk Kependudukan (NIK) seseorang akan ketahuan dia tanahnya di mana saja," ungkap Sofyan.
Sofyan tak menutup mata persoalan tanah menjadi salah satu masalah pelik untuk diselesaikan. Sebab, banyak tanah yang tumpang tindih. Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur kerap terhambat.
Mantan Menko Perekonomian itu menargetkan program sistem pendaftaran tanah secara terpadu akan rampung pada 2025 mendatang. Di tahun itu, dia berharap seluruh tanah di Indonesia teregistrasi secara daring.
"Saya bikin program ambisius, seluruh tanah di seluruh Indonesia, mudah-mudahan kita bisa daftarkan di 2025. Itu target besarnya," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
