Perketat Pengawasan Aset Manajemen Maskapai
Ilustrasi (MI/USMAN ISKANDAR)
Jakarta: Selain penetapan kenaikan tarif batas bawah maskapai, ada hal lain yang harus menjadi perhatian pemerintah saat ini terhadap bisnis aviasi. Pengawasan yang lebih baik sangat diperlukan dalam rangka memberikan keberpihakan terhadap perlindungan konsumen Tanah Air.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Rudiana mengatakan pemerintah harus melakukan pengawasan ketat di aset manajemen sebuah perusahaan maskapai. Hal ini merujuk pada perlindungan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan semua stakeholder yang terlibat termasuk agen perjalanan.

"Banyak maskapai yang bisa beroperasi modal dengkul doang. Uangnya dari berbagai agen, deposit sekian ratus juta," kata dia, di Jakarta, Rabu, 7 November 2018.

Namun ketika ada kasus sebuah maskapai dinyatakan pailit, tambah Rudiana, belum ada peraturan yang mengatur perlindungan terhadap para agen. "Kalau agen bangkrut, maskapai yang untung karena kita deposit uang di mereka. Tapi kalau maskapai yang bangkrut, kita yang rugi," cetus dia.

Rudiana berharap kedepannya pemerintah memberlakukan syarat yang ketat sebelum mengizinkan perusahaan maskapai beroperasi. "Misalnya harus punya pesawat sendiri minimal lima, perusahaan punya gedung sendiri bukan sewa, dan yang paling penting perusahaan harus punya aset sendiri," pungkasnya.



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id