Kepala Lapan Thomas Djamaluddin mengatakan, awalnya masing-masing kementerian dan lembaga punya citra satelit. Alat tersebut mereka beli dengan anggaran negara, termasuk pemetaan wilayah.
Hadirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan, dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi, Lapan bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama untuk menyediakan citra satelit dan membuat peta.
"Kebijakan satu pintu untuk penyediaan citra satelit itu diperkuat juga oleh Undang-Undang Keantariksaan Nomor 21 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2018, maka efisiensi dari penyediaan citra satelit ini semakin tinggi dan bisa dilakukan penghematan yang luar biasa," ujar Thomas di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019.
Melalui beberapa beleid itu, Lapan kemudian membuat bank data penginderaan jauh nasional yang memberikan citra satelit kepada semua kementerian lembaga dan daerah secara gratis. "Karena Lapan memperolehnya dan membelinya menggunakan lisensi pemerintah."
Menurut Thomas, layanan penyediaan data citra satelit saat ini bisa menghemat anggaran yang luar biasa. Pada 2015, penyediaan data citra satelit yang diberikan kepada kementerian dan lembaga menghemat anggaran negara sebanyak Rp3 triliun.
"Tahun 2016 bisa hemat Rp5 triliun, kemudian 2017 Rp7 triliun. Dan karena makin banyak kementerian lembaga dan daerah yang menggunakan (data citra satelit Lapan), penghematan yang bisa kami lakukan tahun 2018 itu bisa sampai dengan Rp18 triliun," papar dia.
Dia bilang, bila data citra satelit Lapan semakin digunakan oleh banyak kementerian dan lembaga untuk berbagai sektor pembangunan dan program prioritas nasional, maka efisiensi penggunaan anggaran semakin tinggi.
"Apalagi kalau kemudian nanti program OSS (Online Single Submission) itu bisa dilakukan dan itu berbasis pada data-data Geospasial yang didukung oleh citra satelit, maka penghematan dari segi pelaksanaan program-program pemerintah itu luar biasa," ungkapnya.
Di tahun lalu, jelas Thomas, pemanfaatan data citra satelit Lapan sudah digunakan Kemenko Perekonomian untuk membuat peta lahan baku sawah di seluruh daerah Indonesia. Dalam hal ini, Lapan menyediakan citra satelit yang kemudian BIG dan Kementerian Agraria Tata Ruang menghitung luas lahan baku sawah menggunakan data tersebut untuk memetakan infrastruktur irigasi.
"Dengan citra satelit resolusi tinggi itu, infrastruktur irigasinya untuk 16 provinsi yang tahun 2019 ini akan diselesaikan, sisanya 18 provinsi jadi 34 provinsi. Insyaallah Lapan akan menyediakan citra satelit terkait dengan infrastruktur pertanian, khususnya irigasi," beber dia.
Selain itu, Lapan juga akan menyediakan informasi terkait dengan pertumbuhan padi yang nantinya diharapkan bisa memberikan proyeksi produksi padi.
"Dengan adanya nota kesepahaman (dengan Kemenko Perekonmian), nanti akan ada turunannya perjanjian kerjas ama untuk tema-tema kerja sama tertentu seperti moratorium sawit, masalah tanah di kawasan hutan, hingga one map policy," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
