Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Kementerian Keuangan)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Kementerian Keuangan)

Pemerintah Revisi Aturan BMAD untuk Bahan Baku Kapal

Ekonomi kapal bea cukai
Eko Nordiansyah • 06 Maret 2019 07:15
Jakarta: Pemerintah berencana merevisi aturan terkait Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang diterapkan selama ini. Langkah ini dimaksudkan agar pemerintah tetap bisa menarik investasi asing masuk ke dalam negeri, serta mendorong ekspor Indonesia ke luar negeri.
 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian lainnya akan membuat kebijakan yang lebih kondusif bagi industri dalam negeri. Apalagi Indonesia juga berupaya meningkatkan daya saingnya.
 
"Sehingga beban mereka dalam tentu perpajakan, bea masuk atau pajak PPN tetap bisa diringankan karena tema besar Pak Presiden adalah inevstasi dan ekspor. Jadi daya competitiveness kita yang saat ini sedang difokuskan," kata dia, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintah, lanjut dia, akan tetap konsisten menjalankan aturan yang ada meskipun berupaya memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah akan melibatkan banyak kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
 
"Kita juga pikirkan bagaimana dampaknya terhadap industri dalam negeri. Kita juga pikirkan dari sisi bagaimana mereka bisa gunakan Pulau Batam atau Singapura sebagai tempat untuk melakukan penghindaran terhadap bea masuk anti dumping," jelas dia.
 
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan, revisi dilakukan terhadap penerapan BMAD akan dilakukan terhadap impor bahan baku baku kapal dan pelat baja atau Hot Rolled Plate (HRP). Pengusaha kapal merasa keberatan dengan penggenaan BMAD selama ini.
 
"Jadi produk-produk kapal yang dari Batam itu tidak bersaing dibandingkan kapal-kapal dari negara lain yang diproduksi di Tiongkok dan di ASEAN. Mereka bea masuknya nol sementara ini yang diproduksi di Batam dengan HRP berasal dari impor masuk ke Indonesia, lepas dari perbatasan Batam dikenakan bea masuk," kata Oke.
 
Sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk HRP dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina. Para pengusaha galangan kapal menilai aturan ini membuat produksi Indonesia akan kalah bersaing dari negara tersebut.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif