Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: MTVN/Eko Nordiansyah)
Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: MTVN/Eko Nordiansyah)

Menko Darmin Tegaskan Pajak ke Inalum Harus Adil

Angga Bratadharma • 31 Desember 2016 15:42
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku akan mengkaji terlebih dahulu persoalan Pajak Air Permukaan (PAP) yang menjadi konflik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (PT Inalum).
 
Dalam hal ini, ia meminta kepada Pemprov Sumut untuk bersikap adil dalam menentukan besaran pajak terhadap perusahaan di wilayah Sumut. "Pajak air permukaan itu harus adil," kata Darmin, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (31/12/2016).
 
Pernyataan Darmin ini menanggapi kisruh antara Inalum dengan Pemprov Sumut terkait besaran pajak air permukaan. Inalum keberatan dengan langkah Pemprov Sumut yang menagih PAP terhadap Inalum berdasarkan tarif industri progresif sebesar Rp1.444/m3.

Inalum merasa keberatan terhadap besaran pajak yang dikenakan oleh Pemprov Sumut, karena dinilai tidak adil terutama ketika dibandingkan dengan PAP yang dikenakan terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang notabene merupakan BUMN. Karenanya Inalum minta Pemprov mengganti beban pajaknya berdasarkan tarif pembangkit listrik, bukan tarif industri.
 
Menanggapi adanya keberatan ini, Darmin menyatakan akan mengkaji lebih dalam lagi konflik yang sudah berkepanjangan tersebut. Apalagi Inalum sudah menggugat Pemprov Sumut ke Pengadilan Pajak terkait besaran pajak yang dianggap mencekik Inalum.
 
Ketika ditanya soal adanya desakan DPR agar pemerintah pusat melakukan intervensi terhadap kasus ini, Darmin belum mau menanggapi secara gamblang. Ia kembali menegaskan pihaknya akan mengkaji terkait persoalan tersebut dan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait. Di antaranya Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan pihak-pihak lainnya.
 
"Saya belum mengikuti persisnya seperti apa. Nanti kita kaji  dulu, sekaligus koordinasi dulu dengan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan lainnya," kata Darmin.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir meminta pemerintah pusat agar segera turun tangan mengatasi masalah PAP Inalum dengan Pemprov Sumut. DPR tak ingin persoalan ini terus berlarut-larut, apalagi Inalum merupakan salah satu BUMN yang cukup besar memberikan keuntungan bagi negara.
 
"Saya kira pemerintah pusat dan kementerian terkait serta Pemda Sumut yang harus clear-kan," pungkas Hafisz.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan