Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto mengatakan apabila lahan tersebut dimanfaatkan secara optimal, produksi rumput laut dari Natuna akan mencapai sekitar 150 ribu ton basah atau 22 ribu ton kering per tahun, atau senilai Rp176 miliar per tahun.
Slamet memaparkan, untuk mendorong pengembangan usaha budidaya rumput laut di Natuna, KKP mengalokasikan bantuan baik berupa kebun bibit maupun budidaya rumput laut, yaitu dengan bibit unggul kultur jaringan yang terbukti tumbuh lebih cepat, tahan terhadap perubahan salinitas dan kadar caragenannya lebih tinggi.
"Untuk budi daya rumput laut, sedang dibangun paket percontohan budi daya rumput laut seluas 58 ha, yang akan dikelola oleh sekitar 20 kelompok atau 200 pembudidaya," jelas dia dikutip dari Antara, Minggu (21/8/2016).
Slamet menambahkan bahwa ada tujuh jurus agar budi daya rumput laut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.Pertama adalah mengunakan bibit dari tallus yang terbaik. Kedua, Disiplin panen pada usia 40-45 hari, kemudian ketiga, tidak menggunakan pupuk/probiotik/bahan pemacu pertumbuhan, keempat, adalah mengupayakan mencari kawasan budi daya yang baru untuk rotasi penanaman.
Selain itu, ujar dia, kelima adalah harus menjaga lingkungan pantai dari sampah plastik dan pencemaran. Berikutnya keenam, tidak menjemur rumput laut di pasir dan dijaga dari bahan-bahan yang menempel lainnya dan terakhir atau ketujuh adalah segera menutup rumput laut yg sedang dijemur dengan plastik/terpal jika turun hujan.
"Dengan menerapkan jurus ini, budi daya rumput laut akan berhasil dan berlanjut untuk mendukung peningkatan produksi dan kualitasnya," papar Slamet.
Untuk mendukung pemasaran hasil budi daya rumput laut, KKP menggandeng BUMN PT Perindo sebagai pembeli hasil rumput laut para pembudi daya. Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) juga menolak kebijakan delisting atau dikeluarkannya komoditas rumput laut dari daftar pangan organik yang saat ini dibahas oleh sejumlah lembaga di Amerika Serikat.
"Ancaman ini cukup serius karena telah melalui mekanisme yang konstruktif, baik diawali dari temuan riset lalu dilanjutkan dengan konvensi ilmiah dan publikasi yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi di sana," kata Ketua ARLI Safari Azis.
Dia memaparkan bahwa sejumlah institusi perguruan tinggi, ilmuwan, dan LSM di AS telah meminta kepada Dewan Standar Organik Nasional AS (NOSB) untuk mengeluarkan Carrageenan dan Agar dari daftar (delisting).
Menurut Safari, target delisting itu secara resmi akan diberlakukan pada 2018, sehingga Indonesia harus segera melakukan persiapan pembelaan untuk menindaklanjutinya.
Ketua ARLI memaparkan kesempatan untuk melakukan pembelaan itu bisa dilakukan pada Sunset Meeting yang akan dilaksanakan pada November 2016 di Missouri, Amerika Serikat (AS).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
