Kepala BPS Suryamin menjelaskan, nilai rasio gini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai rasio gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Sementara ketujuh provinsi tersebut, kata dia, memiliki tingkat rasio gini di atas rata-rata nasional.
Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang memiliki tingkat rasio gini tertinggi di Indonesia sebesar 0,426. Nilai rasio gini itu pun meningkat jika dibandingkan dengan capaian Sulawesi Selatan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,424.
"Di Sulawesi Selatan, di Makassar perkembangannya sangat pesat di kota. Sedangkan di pedesaannya meski meningkat tapi tidak secepat di perkotaan. Jadi pergerakan kecepatan peningkatan pendapatan di perkotaan lebih cepat dibandingkan pedesaan," ujar Suryamin dalam konferensi pers di kantor BPS, Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat (19/8/2016).
Sementara kedua adalah DI Yogyakarta dengan tingkat gini rasio sebesar 0,420. Kemudian Gorontalo sebesar 0,419, Jawa Barat dengan 0,413, DKI Jakarta sebesar 0,411, serta Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur yang masing-masing sebesar 0,402.
"Di Gorontalo ada peningkatan dibanding periode lalu. Kemudian Jawa Barat walaupun berada di atas rata-rata nasional tapi ada perubahan periode lalu yang sebesar 0,426 dan Jakarta dari 0,421 menurun menjadi 0,411," jelas dia.
Sedangkan provinsi dengan tingkat gini rasio terendah ditempati oleh Bangka Belitung dengan 0,275 dan Maluku Utara sebesar 0,286. Perkembangan di dua provinsi ini dinilai lebih stabil dan merata.
"Di Bangka Belitung kita lihat lebih homogen dan tidak terjadi ketimpangan. Sementara untuk Maluku Utara mengalami penurunan rasio gini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan 0,280," pungkas Suryamin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
