Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengatakan pihaknya menargetkan ada tambahan transaksi hingga Rp1 triliun dari kebijakan tersebut. Target tersebut hanya dari transaksi-transaksi satuan kerja (satker) baik di bawah Kementerian Keuangan maupun kementerian lainnya.
"Kami mentargetkan tambahan transaksi sebesar Rp1 triliun atau tambahan sekitar tiga persen dari total transaksi kartu kredit BNI untuk tahun pertama," kata Baiquni kepada Medcom.id di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2018.
Baca: Belanja Pemerintah Mulai Gunakan Kartu Kredit
Sekadar diketahui, sampai dengan kuartal III-2017 transaksi kartu kredit BNI mengalami pertumbuhan outstanding kredit sebesar 12,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy) mencapai Rp11,49 triliun dibanding tahun sebelumnya Rp 10,23 triliun.
Baiquni menambahkan, tambahan pendapatan juga akan datang berupa fee based income dari transaksi yang dilakukan. Namun pendapatan ini dirasa tidak akan banyak meningkat karena penggunaan kartu kredit oleh pemerintah sama seperti penggunaan oleh masyarakat.
"Dari sisi fee based kurang lebih akan sama karena kartu kredit tersebut akan digunakan di merchant-merchant sebagaimana kartu kredit individual seperti untuk pembelian tiket pesawat, hotel dan juga yang terkait dengan biaya meeting," jelas dia.
Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan meluncurkan kartu kredit pemerintah sebagai pengganti uang persediaan dalam tunai (cash) yang digunakan untuk transaksi belanja di satker seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Peluncuran bekerja sama dengan himpunan perbankan milik negara (Himbara) sebagai mitra penerbit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
