Ilustrasi. (Foto: MI/Sumaryanto).
Ilustrasi. (Foto: MI/Sumaryanto).

Menkeu Terbitkan Lagi Aturan Ditjen Pajak Intip Transaksi Kartu Kredit

Ekonomi kartu kredit ditjen pajak
Suci Sedya Utami • 02 Februari 2018 20:23
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan kembali payung hukum yang mengatur kewenangan Ditjen Pajak (DJP) untuk mengintip data transaksi dalam kartu kredit.
 
Payung hukum tersebut berbentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017. Aturan tersebut ditetapkan Ani sapaan akrab Sri Mulyani sejak 29 Desember 2017 dan diundangkan oleh Kemenkumham pada tanggal yang sama.
 
Mengutip dari laman resmi Kemenkeu, Jumat, 2 Februari 2018, beleid PMK tersebut mewajibkan perbankan atau lembaga keuangan yang menerbitkan kartu kredit untuk melaporkan setiap data transaksinya kepada DJP.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Setidaknya, terdapat 23 bank atau lembaga keuangan yang wajib lapor, di antaranya yakni Pan Indonesia Bank Ltd Tbk, Bank ANZ Indonesia, Bank Bukopin, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, Bank MNC Internasional, Bank ICBC Indonesia, serta Bank Maybank Indonesia.
 
Kemudian ada juga Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank OCBC NISP, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sinarmas, Bank UOB Indonesia, Standard Chartered Bank, The Hongkong & Shanghai Banking Corp, Bank QNB Indonesia, Citibank, dan AEON Credit Services.
 
Adapun data transaksi kartu kredit tersebut paling sedikit memuat informasi terkait nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, alamat pemilik kartu, Nomor Induk Kependudukan (NIK)/nomor paspor pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kartu, bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi, dan pagu kredit.
 
Berdasarkan catatan medcom.id, awalnya pada Maret 2016, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 yang mewajibkan bank atau lembaga jasa keuangan penerbit kartu kredit untuk melaporkan setiap data dan transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aturan tersebut merupakan perubahan kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.
 
Namun, setahun kemudian, DJP memutuskan untuk membatalkan atau menunda sementara penyampaian data kartu kredit oleh perbankan tersebut melalui melalui surat pemberitahuan yang dikeluarkan Dirjen Pajak saat itu Ken Dwijugiasteadi benomor S-106/PJ/2017 tertanggal 31 Maret 2017.
 
Dalam surat tersebut berisikan bahwa DJP menganulir atau menarik kembali surat S-119/PJ.10/2017 yang dikeluarkan Direktur Teknologi dan Informasi Perpajakan yang diterbikan tanggal 23 Maret 2017 mengenai pemberitahuan kelanjutan penyampaian data kartu kredit ke DJP.
 
"Dengan ini disampaikan bahwa penundaan penyampaian data kartu kredit ke Ditjen Pajak tersebut masih tetap berjalan sekaligus surat S-119/PJ.10/2017 tersebut kami tarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku," kata Ken.
 
Adapun dalam surat S-119/PJ.10/2017 dijelaskan bahwa DJP meminta perbankan untuk menyiapkan data kartu kredit sesuai dengan format data yang telah disepakati dalam kamus data dan informasi kartu kredit dari bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit setelah program amnesti pajak berakhir pada 31 Maret 2017.
 
Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama menjelaskan PMK tersebut masih berlaku karena pemerintah tak pernah mencabutnya. Hanya saja, ketika dikeluarkan waktunya bersamaan dengan pelaksanaan tax amnesty, sehingga diputuskan untuk ditunda.
 

 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif