Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menekankan hal tersebut dalam paparannya di seminar internasional dengan topik pembahasan 'financing for development'. Bambang mengatakan, Pemerintah Kabinet Kerja akan membentuk sebuah lembaga yang fokus mendanai program infrastruktur pemerintah.
"Kita akan menyiapkan lembaga pembiayaan infrastruktur itu berasal dari pemerintah," kata Bambang di gedung Perkantoran BI, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2015).
Pemerintah tak mungkin mengandalkan perbankan untuk mengaliri proyek-proyek infrastruktur dengan dana yang mereka himpun. Pasalnya, perbankan lebih memilih proyek-proyek yang bisa membalikkan modal dengan cepat, sedangkan infrastruktur membutuhkan waktu yang lama.
"Sayangnya kalau perbankan di dalam negeri masih sulit. Karena masih terpaku kepada short-term financing karena biar cepat balik modal. Sedangkan kita butuh pembiayaan untuk jangka panjang," jelas dia.
Ketika dikonfirmasi kembali sesaat sebelum meninggalkan acara, nantinya pemerintah tak akan membentuk lembaga baru. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang nantinya akan diubah menjadi lembaga pembiayaan infrastruktur.
"Nanti dari SMI," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
