"Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat apa positifnya, dan apa-apa yang bisa dibandingkan dengan negara lain. Mungkin (negara) yang paling terakhir dan dekat dengan kita," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Juli 2017.
Dirinya menambahkan, Presiden Jokowi tak ingin jika rencana menyederhanakan nominal rupiah disalahartikan dan menjadi persoalan. Bahkan Jokowi meminta agar redenominasi produktif bagi perekonomian nasional.
"Itu penyampaian Pak Gubernur (Bank Indonesia), dan Presiden meminta kepada saya untuk berkoordinasi dengan Gubernur BI untuk melihat proses ini dan nanti akan disampaikan ke sidang kabinet terbatas sebelum proses, baik dari sisi politik dan hukum dimulai," jelas dia.
Sri Mulyani menyebutkan jika Gubernur BI Agus Martowardojo telah bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas redenominasi. Agus menjelaskan bagaimana dampak redenominasi, konsekuensinya, tahapannya, serta bagaimana best practice dari negara lain.
Meski begitu, Sri Mulyani menyebut jika redenominasi masih harus melalui proses legislasi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dirinya akan berusaha memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi dalam proyek legislasi nasional (Prolegnas) tahun ini.
"Tentu Pak Gubernur (BI) sudah berkomunikasi dengan dewan dan kita akan juga berkomunikasi dengan dewan. Karena prioritas legislasi tahun ini kan 15 RUU, dan tentu kita akan berkomunikasi dengan komisi XI mengenai jadwal yang masih memungkinkan untuk menyelesaikan komitmen RUU lain. Namun kita akan upayakan maksimal," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
