"Kami cek semuanya per 30 Juni, penyerapan anggaran pembangunan daerah 25,92 persen. Kami berharap semester kedua ini, mohon nanti Bapak sampaikan kiat-kiat yang Kemendagri bisa mencapai di atas 50 persen," kata Tjahjo, saat membuka Rapat Kerja Nasional Keuangan Daerah, di Hotel Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2015).
Nantinya, Tjahjo akan melaporkan angka serapan ini dalam rapat paripurna di Istana Presiden sore nanti. Ia mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam hal ini, lanjut Tjahjo, perbankan masih berada di kisaran angka 12 persen. Angka ini masih cukup rendah. Tjahjo menjelaskan, rendahnya angka itu karena masih banyak pihak yang hati-hati dalam menyalurkan kredit di tengah kekhawatiran terjadinya non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah. Meski begitu, Tjahjo akan terus memastikan penyerapan anggaran bisa meningkat.
"Penyerapan anggaran untuk optimalisasi pertumbuhan ekonomi di daerah dan target pemerintah dalam optimalisasi tata kelola pemerintahan, dan juga mempercepat reformasi birokrasi dalam memperkuat otonomi daerah," tukas Tjahjo.
Rakernas keuangan daerah 2015 merupakan forum konsolidasi kebijakan dan penguatan implementasi terciptanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini juga dibahas bagaimana mengefektifkan APBD. Rakernas ini dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dihadiri Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
