Program ini dinilai cukup bagus dan realistis untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, ada sejumlah catatan penting agar tol laut itu dapat digunakan secara maksimal.
Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur, yang paling penting adalah menyamakan persepsi penerapan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2012, Pendulum Nusantara, dan tol laut itu sendiri.
"Ini harus dilakukan harmonisasi agar ketiganya bisa berjalan efektif," ujar Natsir dalam diskusi bisnis terkait tol laut di Menara Kadin Indonesia, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2014).
Kedua, persoalan konektivitas yang menghubungkan antarpulau, antarpelabuhan, dan antarprovinsi. Untuk itu, perlu dibangun infrastruktur pelabuhan terlebih dahulu, agar dapat mempermudah lalu lintas kapal-kapal nasional.
"Ketiga, Kadin meminta pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) menjalankan secara bersama dalam membangun infrastruktur tol laut ini. Jadi Kemenhub, Kemenperin serta Kemendag bisa saling berkoordinasi dan bersama-sama menerapkan efektifitas tol laut ini," ucapnya.
Yang keempat, kata Natsir, adalah membangun sarana penunjang galangan kapal agar industri kapal dalam negeri dapat menjalankan kegiatan bisnisnya dengan tanpa perlu menunggu lama untuk bongkar-muat kapal (dwelling time).
"Terakhir atau yang kelima, perlu adanya suatu lembaga pembiayaan bank/nonbank/multi finance untuk membiayai industri berbasis maritim seperti industri perkapalan dan komponen, perdagangan kapal, usaha jasa/logistik," kata Natsir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
