"Iya begitu, pindah dong, Insyaallah Pak Presiden juga sudah pindah," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.
Bambang menjelaskan pada tahap pertama seluruh perangkat eksekutif dan legislatif efektif pindah. Sebab pembangunan pusat pemerintahanan seperti istana negara, kantor kementerian/lembaga, gedung MPR/DPR, pangkalan TNI, rumah dinas dan fasilitas pendukung lainnya sudah dipastikan rampung.
"Yang penting eksekutif-legislatif bagian pertama dan yudikatif menyusul segera," ungkapnya.
Menurutnya pembangunan pusat pemerintahan akan berbarengan dengan pembangunan fasilitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, waduk, bendungan, air bersih dan sebagainya. Pembangunan itu memakan waktu tiga tahun setelah desain tata kota dan tata ruang rampung.
"Iya infrastruktur kota dibangun berbarengan," imbuhnya.
Adapun kantor presiden, kementerian/lembaga dan gedung DPR/MPR bakal dibangun di lahan seluas 4.000 sampai 6.000 hektare (ha). Sementara total keseluruhan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai 40 ribu ha.
"Kalau 40 ribu ha itu wilayah ibu kota secara keseluruhan, kalau 4.000-6.000 ha itu pusat kantor pemerintahan," pungkasnya.
Gubernur Kaltim Isran Noor menambahkan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto memiliki luas 61.850 ha. Wilayah ini terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, kasawan konservasi, dan hutan untuk keperluan riset.
Menurut Isran, penggunaan wilayah hutan produksi tak akan mengganggu hutan lindung dan kawasan konvervasi tempat tinggal orang utan. Bukit Soeharto pun tak berpenghuni sehingga tidak akan mengganggu kearifan lokal masyarakat setempat.
"Orang yang tinggal di situ ora ada," ungkap dia.
Presiden Joko Widodo memilih Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru karena paling minimial memiliki risiko bencana. Provinsi ini juga strategis di tengah-tengah Indonesia.
Pemindahan ibu kota negara baru membutuhkan Rp466 triliun. Sebanyak 19 persen diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana dikeluarkan berdasarkan skema kerja sama pengelolaan aset ibu kota baru dan DKI Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
