Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Foto: MI/Susanto.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Foto: MI/Susanto.

14 Unit Kemendag Masuk di Skema Pemangkasan Eselon

Ekonomi kementerian perdagangan Perampingan Pejabat Eselon
Ilham wibowo • 04 Desember 2019 16:19
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bakal secara bertahap menempatkan pejabat eselon III dan IV ke dalam jabatan fungsional. Sebanyak 14 unit rencananya bakal masuk skema ini dan berjalan mulai Januari 2020.
 
"Perlu proses dan tidak lama, 14 dari 54 unit (di Kemendag) akan dilakukan perampingan mulai Januari," kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2019.
 
Agus belum memastikan berapa jumlah dan bidang apa saja di jajaran eselon III dan eselon IV yang akan dipangkas. Ia memastikan skema perampingan di lembaganya bakal segera dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Masih dalam proses, segera ya, perampingan ini bicara eselon III dan eselon IV, jadi ini akan dikoordinasikan dengan Kementrian PANRB, jadi itu hal-hal yang kita harus luruskan," ujarnya.
 
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan semua eselon lembaga negara dipangkas sedikit demi sedikit. Pejabat eselon III dan IV mulai dialihkan ke dalam jabatan fungsional.
 
"Menteri PANRB (Tjahjo Kumolo) sudah mengeluarkan surat kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan perintah Presiden (Joko Widodo) untuk mengurangi layer atau melakukan perampingan," kata Deputi Kelembagaan Kementerian PANRB Rini Widyantini kepada Medcom.id di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2019.
 
Rini belum dapat membeberkan secara detail instasi-instansi yang telah merampingkan jabatan strukturalnya. Dia hanya menyebut Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sudah menjalankannya. Sebanyak 179 pejabat eselon III dan IV di BKF dialihkan menjadi pejabat fungsional analis kebijakan.
 
Ke depan, Kementerian PANRB membuka pintu selebar-lebarnya jika ada pihak yang mengeklaim tidak dapat merampingkan eselonnya. Namun, pihaknya tetap mengecualikan jabatan struktural menyangkut otoritas yang tidak dapat dialihtugaskan.
 
"Sistem ini enggak bisa 'saya tidak mau' (pemangkasan), enggak bisa gitu. Pokoknya kita berikan ruang, yang enggak bisa di mana pada perinsipnya Presiden sudah menyatakan supaya kita jalan lebih cepat," jelas dia.
 
Menteri Tjahjo Kumolo menargetkan proses transformasi jabatan struktural eselon III, IV, dan V ke jabatan fungsional paling lambat terlaksana Juni 2020. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.
 
Hasil identifikasi serta pemetaan terhadap instansi yang menjalankan pemangkasan dapat diserahkan pada akhir 2019. Dari sana dapat diketahui secara mendalam ada atau tidaknya jabatan struktural yang tidak dapat dirampingkan.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif