"Saya apresiasi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan seluruh jajarannya mereka sudah mengawal dan melakukan fungsi pengawasan dengan baik untuk mendorong wilayah bebas korupsi artinya ada proses, ada sistem yang dibangun dan juga ada reward yang diberikan, bukan hanya punishment," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 13 Desember 2019.
Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) itu diberikan ada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019. Empat unit yang dinilai berkinerja baik yaitu Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden Jawa Tengah, Balai Embrio Transfer Cipelang Bogor, Balai Inseminasi Buatan Bandung Jawa Barat, Balai Penelitian Tanaman Keras Malang dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung.
Syahrul mengatakan bahwa upaya pencegahaan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementan telah berjalan selama satu dasawrasa melalui pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Capaian tersebut merupakan perjalanan panjang yang perlu terus ditingkatkan.
"Sungguh luar biasa yang telah dilakukan oleh Kementan yang secara konsisten membangun komitmen antikorupsi, Hakordia ini menjadi akumulasi dari satu proses institusional dari Kementerian Pertanian," tegas Syahrul.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementan Justan Riduan mengatakan bahwa jajarannya terus berkomitmen untuk melakukan perubahan secara terus-terus pada pelayanan publik dan penataan birokrasi sebagai representasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
Sampai dengan saat ini, tingkat maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kementan telah pada level III atau terdifinisi. Berdasarkan hasil Quality Assurance dari BPKP, Internal Audit Capability Model (IACM) Kementan telah mencapai Level III dan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian audit audit BPK-RI meraih opini WTP berturut–turut dari Tahun 2016, 2017, dan 2018.
"Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai kementerian terbaik dalam pencegahan dan pengelolaan gratifikasi selama dua tahun berturut-turut oleh KPK-RI yaitu pada 2017 dan 2018," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
