Sebelumnya, pemerintah memutuskan dari 54 bidang usaha DNI, hanya 25 di antaranya yang bisa menerima Penanaman Modal Asing (PMA) secara penuh atau seratus persen.
"Kalau saya lihat, saat pertama Pak Menko (Darmin Nasution) menjelaskan, pada bingung semua. Terus ada penjelasan lain lagi, jadi miss-interpretasi," ujarnya usai diskusi Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 21 November 2018.
Pihak Kadin sendiri, diakui Shinta, belum diajak berdiskusi sehingga belum bisa memastikan apakah kebijakan tersebut memberi pengaruh besar bagi UMKM.
"Pada saat ini kami rekomendasikan pemerintah jangan terburu-buru, kita evaluasi bersama. Jangan dilaksanakan sebelum kita tahu isinya benar. Baik pengusaha lokal atau asing ingin tahu ini seperti apa," paparnya.
Kendati demikian, Shinta mengakui kebijakan pemerintah sudah banyak yang bagus. Namun, implementasi di lapangan dirasa belum maksimal.
"Dari regulasi, perizinan. Tadinya pusat dan daerah mau diintegrasikan, misal lewat OSS, belum jalan. Masih banyak tumpang tindih antara pusat dan daerah. Ketidakpastian hukum masih ada sampai saat ini. Walaupun, kebijakannya kelihatannya jelas, kenyataannya enggak jalan di lapangan," kata dia.
Selain revisi DNI, Shinta menilai kualitas tenaga kerja Indonesia harus menjadi fokus pemerintah mengingat revolusi industri 4.0 yang menuntut Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.
"Kita melihat nanti, itu banyak impact ke TKA. Jadi skill yang dibutuhkan akan banyak perubahan. Bagaimana lapangan pekerjaan harus disiapkan. Ini yang sesuatu yang harus di address. Dari segi pendidikan, kepelatihan, dan ketenagakerjaan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
