LPS Siap Bayar Klaim Simpanan Nasabah BPR Bintang Ekonomi Sejahtera

Suci Sedya Utami 22 November 2018 17:21 WIB
lps
LPS Siap Bayar Klaim Simpanan Nasabah BPR Bintang Ekonomi Sejahtera
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Medcom/Suci.
Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera yang izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho mengatakan hal tersebut sesuai  fungsi LPS dalam rangka melakukan penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

"Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar," kata Samsu dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 November 2018.

Rekonsiliasi dan verifikasi akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha. Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

LPS sebagai RUPS PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Membubarkan badan hukum bank;
2. Membentuk tim likuidasi;
3. Menetapkan status bank sebagai bank Dalam Likuidasi; dan
4. Menonaktifkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera tersebut akan dilakukan oleh LPS.

LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera.

"Kepada karyawan PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut," tutur Samsu.

Sebelumnya OJK telah mencabut izin usaha PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera yang berlokasi di Jl. Jalur Sutera, Ruko Element Kav.25 BC No.B12, Alam Sutera, Tangerang Selatan. Terhitung sejak tanggal 22 November 2018, PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera tidak bisa beroperasi sebagai lembaga keuangan.

 



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id