Ilustrasi mobil KIA. Foto: dok MI/Ramdani.
Ilustrasi mobil KIA. Foto: dok MI/Ramdani.

Bea Cukai Ungkap 150 Mobil KIA Mangkrak di Tanjung Priok

Ekonomi tanjung priok kia bea cukai
Husen Miftahudin • 03 Februari 2020 12:27
Jakarta: Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mengungkapkan ada sebanyak 150 unit mobil yang belum diurus kepemilikannya. Ratusan mobil itu sudah berada di tempat tersebut sejak November 2014.
 
"Karena oleh pemilik tidak diurus dan ditimbun di TPS (tempat penitipan sementara) lebih dari 30 hari, maka kita tetapkan sebagai barang tidak dikuasai," kata Kepala Seksi Layanan Informasi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Endang Puspawati dalam keterangannya, Senin, 3 Februari 2020.
 
Dia menyebut mobil merek KIA itu telah dipindah ke tempat penimbunan pabean (TPP). "Kami pindah ke TPP dengan dokumen BCF 1.5," jelasnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Terkait hal itu, Nippon Export and Investment Insurance dan Marubeni Corporation langsung memberikan respons. Kedua pihak ini merupakan pemohon yang telah melayangkan gugatan hukum kepada PT KIA Indonesia Motor di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
 
Gugatan tersebut berkaitan dengan persoalan utang senilai USD15,57 juta kepada Nippon Export dan senilai USD1,73 juta kepada Marubeni. Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Niaga pada Agustus 2019, PT KIA Indonesia Motor berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
 
Ardhiyasa dari kantor A&Co yang menjadi perwakilan kuasa hukum Nippon Export and Investment Insurance dan Marubeni Corporation mengaku sudah mendengar adanya ratusan mobil milik PT KIA Motor Indonesia yang terparkir di Bea Cukai Tanjung Priok.
 
"Tapi menurut saya, itu bukan barang yang bisa digadaikan untuk melunasi utang. Sementara utang kepada kami sejak 2014 belum dibayar dan sampai kini tidak ada omongan dari KIA untuk pelunasan," tutur Ardhiyasa dikonfirmasi terpisah.
 
Menurutnya, KIA Motor Indonesia pernah menjanjikan memberikan mobil tersebut sebagai pelunasan. Sayangnya, kata dia, nilai dari 150 unit mobil KIA itu tidak setara dengan utang.
 
"Utang itu di atas Rp200 miliar, jadi tentunya saja tidak setara. Tidak hanya itu, mobil itu tidak bisa diambil karena menunggak pajak dan itu harus diurus dulu," ucapnya.
 
Permohonan PKPU bermula ketika adanya kesepakatan Perjanjian Fasilitas Kredit antara PT KIA Indonesia Motor dan Marubeni Corporation yang berada di Jepang. Perjanjian sekitar 2014 itu berisi kontrak terkait penjualan 400 unit mobil yang dikirimkan dari Jepang.
 
Sayangnya, PT KIA Indonesia Motor dinilai tidak mampu melunasi pembayaran tagihan dari kontrak pengiriman 400 unit mobil yang tertahan di pelabuhan. Hingga akhirnya Nippon Export and Investment Insurance, selaku perusahaan asuransi asal Jepang mengambil alih hak tagihan utang yang telah jatuh tempo dari Marubeni Corporation.
 
Sampai saat ini, Ardhiyasa menilai, ada indikasi belum adanya keseriusan dari pihak KIA Indonesia Motor untuk melunasi utang yang diputusman secara hukum sebagai PKPU.
 
Berkaitan rencana ke depan, Ardhiyasa mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan kembali terkait proposal yang diajukan KIA Motor Indonesia untuk proses pelunasan utang.
 
"Langkah selanjutnya akan ada semacam counter proposal dari yang sudah disampaikan KIA dan kita lihat apakah angkanya ketemu antara yang dijanjikan dan kemampuan pelunasannya. Kalau enggak, konsekuensinya bisa pailit," pungkas dia.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif