Ilustrasi. ANTARA/Yudhi Mahatma.
Ilustrasi. ANTARA/Yudhi Mahatma.

Sertifikasi Dongkrak Rantai Pasok Ekspor Komoditas Indonesia

Ekonomi ekspor Sertifikasi
Desi Angriani • 04 Februari 2020 18:09
Jakarta: Ekspor komoditas Indonesia tak terlepas dari peran jasa sertifikasi. Sebab, layanan jasa ini menjadi representasi jaminan kualitas sebuah perusahaan.
 
Pada produk kehutanan, misalnya, sertifikasi memastikan bahan baku sebuah produk berasal dari sumber legal dan memiliki standar yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.
 
Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Arifin Lambaga mengatakan sertifikasi dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia lantaran mendorong pemastian mutu, kepatuhan terhadap pelestarian lingkungan, kesinambungan sumber daya alam hingga mencegah tindakan penyuapan dari hulu hingga ke hilir proses produksi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sertifikasi jadi representasi jaminan kualitas, lantaran diberikan oleh lembaga yang terakreditasi untuk melakukan hal tersebut," katanya kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.
 
Di sisi lain, sertifikasi dapat menjadi amunisi bagi produk Indonesia yang di ekspor ke negara lain. Implikasi dari jaminan itu terbukti dapat menaikkan jumlah ekspor secara keseluruhan.
 
Misalnya, pada 95 perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia dan Malaysia telah memperoleh Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) dari MUTU Internasional. Perusahaan-perusahaan ini kini mampu memproduksi 3,2 juta metrik ton (MT) atau 23,7 persen dari total CSPO global.
 
Sementara di bidang ekspor produksi kayu, MUTU Internasional memfasilitasi sertifikasi guna meningkatkan keunggulan ekspor produk berbasis kayu ke berbagai negara. Di antaranya Jepang, Amerika, dan Eropa.
 
"PT Mutuagung Lestari atau MUTU Internasional memfasilitasi perusahaan-perusahaan di berbagai bidang, untuk melakukan pengujian, inspeksi hingga mendapatkan sertifikasi," tutur dia.
 
Arifin menambahkan MUTU Internasional menjadi satu-satunya jasa sertifikasi yang ditunjuk oleh Jepang untuk mewakili kewenangan dalam melayani sertifikasi Japan Agriculture Standard (JAS).
 
"JAS merupakan sertifikasi yang dapat membantu klien untuk memasarkan produk kehutanan sesuai standarisasi yang telah ditentukan oleh negara Jepang," terangnya.
 
Direktur Pemberdayaan Keuangan dan Multinasional Sumarna menambahkan jasa sertifikasi tumbuh 30 persen dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menyusul tingginya kebutuhan sertifikasi ekspor ke mancanegara seperti produk kayu dan sawit.
 
Banyak pengusaha di bidang perkayuan membutuhkan verifikasi legal agar dapat mengekspor produknya. Begitu pula dengan pengusaha sawit membutuhkan sertifikasi lantaran maraknya isu konversi hutan ke sawit.
 
Meski pelarangan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) diberlakukan oleh Uni Eropa, Sumarna optimistis perusahaan yang bergerak di bidang jasa sertifikasi dapat merambah potensi penggunaan biodiesel atau pencampuran solar dengan Bahan Bakar Nabati (BBN).
 
Pengujian kualitas fame, katanya, tetap membutuhkan lembaga sertifikasi. Apalagi pemerintah akan menerapkan B100 atau penggunaan biodiesel murni dalam beberapa tahun ke depan. Peluang tersebut memberikan angin segar bagi jasa sertifikasi dalam negeri.
 
"Penggunaan biodiesel bagi sertifikasi, campuran fame dan solar 30 persen. Itu pengujian untuk kualitas fame ini juga harus dikontrol dan diuji. Makin tinggi fame walau sudah diuji coba kualitasnya juga akan berubah," ungkap dia kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.
 
Ia menyebut Mutu Internasional memiliki 2.800 klien yang berasal dari berbagai bidang usaha seperti furnitur, komoditas sawit, makanan, kain batik, rumput laut hingga keripik. Di antaranya, Sinarmas, Wilmare, dan Windardi.
 
Bahkan, Mutu Internasional diklaim menjadi percontohan lembaga sertifikasi swasta oleh negara Namibia. Sedikitnya, Mutu mensertifikasi 95 PKS di Indonesia dan Malaysia dengan produksi CSPO 3,2 juta MT atau 23,7 persen dari total CSPO global, 13,7 MT.
 
Kemudian mensertifikasi 21 perusahaan di Indonesia untuk lingkup Use Cooking Oil dan Collecting point, 35 klien di Asia dan Timur Tengah.
 
Lebih lanjut, memfasilitasi ekspor produk berbasis kayu 110 perusahaan ke Jepang sebesar 582.917 M3 atau 46 persen dari total ekspor plywood Indonesia ke Jepang, mensertifikasi 68 perusahaan untuk sertifikasi FSC, serta ekspor produk berbasis kayu melalui penerbitan dokumen V-Legal sebanyak 4,43 juta ton atau 25 persen dari total volume ekspor Indonesia.
 
"Kita menjadi contoh model di negara lain. Termasuk Namibia karena itu ekspor kita ke Eropa bisa naik sampai tiga kali lipat," beber Sumarna.
 
Pemerintah Wajibkan Sertifikat ISPO
 
Pemerintah mewajibkan perusahaan perkebunan swasta dan negara memiliki sertifikat Sistem Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO) pada 2019. Kebijakan tersebut demi meningkatkan penerimaan dan daya saing produk sawit RI di pasar.
 
Data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menunjukkan, capaian sertifikasi ISPO hingga saat ini baru sebesar 19,5 persen dari target yang dipatok pemerintah sebesar 70 persen pada 2020.
 
Rendahnya realisasi sertifikasi ISPO disebabkan aspek legalitas/kepemilikan lahan yang sebagian besar berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), sebagian areal terindikasi masuk kawasan hutan, pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), keengganan membentuk koperasi pekebun, dan masalah pendanaan (pra kondisi dan biaya audit).
 
Meski demikian, Kepala Sekretariat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Azis Hidayat mengatakan, penerapan skim ISPO ditingkat pelaku kelapa sawit baik pelaku usaha, pemerintah dan petani terus meningkat.
 
Sampai Agustus 2019, sertifikat ISPO yang telah terbit sebanyak 566 (556 perusahaan, 6 Koperasi Swadaya, dan 4 KUD Plasma) dengan luas total areal 5.185.544 Ha, Tanaman Menghasilkan seluas 2,961.293 Ha, total produksi TBS 56.650.844 ton/th dan CPO 12.260.641 ton/th. Produktivitas 19,07 ton/ha dan Rendemen rata-rata 21,70 persen.
 
Terdiri dari perusahaan Swasta 508 sertifikat, dengan luas areal 4.896.546 Ha (63 persen Ha dari luas total 7,788 juta Ha); PTP Nusantara 48 sertifikat, dengan luas areal 282.762 Ha (40 persen dari luas total 713 ribu Ha); dan Koperasi Pekebun Plasma-Swadaya 10 sertifikat seluas 6.236 Ha (0,107 persen dari luas total 5,807 juta Ha).
 
“Implementasi percepatan sertifikasi ISPO telah menunjukkan hasil yang signifikan dan telah melampaui target Sertifikasi ISPO tahun 2019 seluas 5 juta Ha," kata Azis di Jakarta, 26 September 2019.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif