Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Sigid Kurniawan)
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Sigid Kurniawan)

Pengaturan Lahan di Indonesia Masih Tumpang Tindih

Ekonomi pembebasan lahan
Ade Hapsari Lestarini • 03 November 2016 19:33
medcom.id, Jakarta: Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) mengimbau pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap permasalahan tata ruang di Tanah Air.
 
Saat ini pengaturan lahan di Indonesia serta masih terfokusnya penerjemahan ruang pada daratan masih tumpang tindih. Sehingga menyebabkan kekosongan aturan, norma, hingga petunjuk pelaksanaan terhadap dimensi ruang tanah, bawah tanah, laut, bawah laut, udara, hingga ruang budaya.
 
IAP pun meminta kepada pemerintah agar konflik mengenai tata ruang tidak berkepanjangan, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketua Umum IAP periode 2013-2016, Bernardus Djojoputro mengungkapkan konflik tata ruang semakin banyak terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh kendala pengelolaan tata ruang lintas sektor yang tidak efektif.
 
"Konflik tata ruang antar-sektor yang berkepanjangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan infrastruktur. Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang meliputi 250 proyek nasional dan 30 proyek prioritas juga mengalami kendala aspek aturan tata ruang," ujar dia pada Kongres Nasional Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) di Jakarta, seperti dikutip dalam siaran persnya, Kamis (3/11/2016).
 
Maka dari itu, pemerintah harus tegas dalam menyelenggarakan manajemen perkotaan dan pedesaan, mengingat hingga saat ini belum terlihat langkah-langkah nyata pemerintah berkaitan dengan agenda perkotaan, tata ruang maupun desa yang dikaitkan dengan visi 20-30 tahun ke depan.
 
"Sehingga menimbulkan berbagai konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah kota akibat pengaturan Rencana Tata Ruang tidak melalui bottom up planning yang komprehensif. Sebagai contoh, kasus reklamasi teluk Jakarta dan kasus penggusuran masyarakat di kawasan bahari Penjaringan," tambahnya.
 
IAP sebagai satu-satunya organisasi profesi bidang perencanaan wilayah dan kota di Indonesia merasa terpanggil untuk berkontribusi memberi masukan kepada pemerintah guna memenuhi tuntutan pembangunan nasional, disamping perkembangan agenda dan komitmen pembangunan global.
 
Melalui Kongres ke-XI, dengan dialog mengenai "Indonesian Planning Outlook 2017" IAP berupaya memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengatasi kendala pembangunan infrastruktur yang kerap disebabkan oleh konflik tata ruang lintas sektor yang berkepanjangan.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif