Pemerintah Bahas Pemanfaatan Tanah Negara untuk Perumahan PNS

Eko Nordiansyah 10 Juli 2018 16:17 WIB
tanah
Pemerintah Bahas Pemanfaatan Tanah Negara untuk Perumahan PNS
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. ANT/Yudhi Mahatma.
Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk membahas perumahan bagi pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri. Pemerintah ingin memanfaatkan tanah negara yang bermasalah untuk menyediakan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri.

Dalam rakor kali ini, Darmin memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo ke Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

"Intinya adalah inisiatif bagaimana penyelesaian rumah rakyat kemudian banyak tanah-tanah. Tanah ini banyak bersengketa, bermasalah tapi kalau ini bisa diselesaikan itu bisa digunakan untuk pembangunan," kata Sofyan ditemui di lokasi, Selasa 10 Juli 2018.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan jumlah PNS yang belum memiliki rumah sebanyak 964.463 dari total 6,5 juta orang PNS di seluruh Indonesia. Sementara prajurit TNI ada sebanyak 275 ribu KK dan 360 ribu KK dari Polri.

Oleh karena itu pemerintah tengah menggodok skema pembiayaan perumahan bagi PNS, TNI, dan Polri dengan uang muka atau down payment (DP) nol persen. Dengan kredit pemilikan rumah (KPR) yang murah maka diharapkan para PNS, TNI, dan Polri bisa memiliki rumah sendiri.

Presiden Joko Widodo juga meminta OJK, Direktur Utama bank-bank BUMN, Direktur Utama Bank DKI dan Bank Jabar, Asabri serta Taspen untuk membicarakan langkah-langkah terobosan dari sisi pembiayaan, terutama dengan memanfaatkan dana non-anggaran pemerintah.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id