Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai latar belakang seperti gabungan kelompok tani (Gapoktan), Kelompok Nelayan, Kelompok Pemuda dan Perwakilan para kepala desa di wilayah proyek PLTU melakukan doa bersama dan mendeklarasikan Hari Tani PLTU Batang.
Kegiatan yang diikuti oleh ribuan warga dari desa-desa yang akan terkena dampak pembangunan PLTU Batang ini, merupakan inisiatif warga guna mendorong terwujudnya proyek pembangkit listrik berkapasitas hingga 2000 MW. Ketua Gapoktan Desa Ponowaren Marpu menjelaskan, kekhawatiran bahwa proyek PLTU Batang akan mengurangi lahan pertanian tidak beralasan.
Pasalnya, pembangunan bendungan Kedung Pingit di sekitar wilayah itu telah menciptakan lahan pertanian baru. Sebagai contoh di desa Ponowareng akan ada tambahan sawah seluas 74 hektar (ha), desa Kenconorejo sekitar 300 ha dan Kedungsegog sekitar 400 ha.
"Areal sawah produktif yang terkena dampak PLTU hanya sekitar 23 ha. Jumlah itu tidak akan mengurangi produktifitas hasil pertanian karena ada pencetakan sawah baru hingga ratusan hektar berkat bendungan pingit," jelas Marpu, dalam siaran persnya, Sabtu (27/9/2014).
Rizkiyanto, perwakilan kepala desa dari desa Kandeman menuturkan, upaya pembatalan proyek PLTU Batang yang dilakukan sejumlah pihak sangat mengecewakan dan melukai masyarakat Batang. Keberadaan proyek PLTU dianggap dapat memberikan peluang kerja dan peningkatan ekonomi bagi warga Batang dan sekitarnya.
Menurut Rizkiyanto, masyarakat Batang berhak untuk mendapatkan hak berupa pembangunan infrastruktur seperti PLTU yang dapat mendorong tumbuhnya sentra-sentra ekonomi. Sebab, kondisi geografis di wilayah rencana pembangunan PLTU masih menyisakan tingkat pengangguran yang tinggi.
"Sebagai warga desa kami ingin anak-anak muda diwilayah ini bisa bekerja disekitar desanya dan tidak perlu merantau ke Jakarta atau jadi TKI/TKW. Kehadiran proyek PLTU Batang memberikan harapan bahwa kami bisa tetap hidup didesa dan memajukan kampung," kata Rizkiyanto dilokasi perayaan hari Tani PLTU Batang.
Mengenai ancaman PLTU Batang terhadap nasib para nelayan, Muhammad Fadholi, ketua kelompok nelayan menegaskan, pihaknya meminta pihak-pihak tertentu seperti Greenpeace untuk tidak mencampuri urusan masyarakat Batang.
Bagi para nelayan, pembangunan PLTU Batang tidak akan mempengaruhi kehidupan nelayan. Justru dengan adanya proyek senilai USD4 miliar ini, para nelayan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan kita musim di laut tidak memungkinkan untuk melaut.
"Kami berharap pemerintah pusat dan pemerintah Jawa Tengah tidak mudah terprovokasi oleh aksi-aksi penolakan proyek PLTU ini. Kami warga Batang sudah cukup lama menunggu agar proyek ini segera terwujud dan hasilnya bisa kami rasakan," tandas Fadholi.
Saat ini dari total kebutuhan lahan PLTU Batang seluas 326 ha. Lahan tersebut sebanyak 226 ha akan digunakan untuk power block dan 100 ha sisanya diperuntukkan bagi pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk.
Adapun untuk power block total lahan yang sudah dibebaskan mencapai 87 persen dan sisanya akan menjadi tanggung jawab PLN untuk membebaskan lahannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
