Biaya tersebut digunakan untuk biaya operasional satu buah kapal pengawas. Hingga kini, KKP memiliki 27 kapal pengawas.
"Anggaran sebagian besar dipakai beli BBM nonsubsidi. Hitung-hitungannya seperti ini kapal sekali berlayar pakai 50 ton BBM dikali anggaplah sekitar 14 ribu saja sudah 640 juta. Sisanya ya buat makan dan kebutuhan sehari-hari ABK," jelas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP Asep Burhanudin, saat diskusi santai dengan awak media di kantor KKP Gambir Jakarta, Jumat (19/12/2014).
Namun, sejalan dengan peningkatan pengawasan di laut Indonesia, Kementerian KKP akan meminta tambahan anggaran operational tersebut di tahun depan.
"Sejak 2014 dari 366 hari yang ada, kapal pengawas hanya bisa bertugas selama 66 hari. Dana yang dikeluarkan untuk semua kapal sekitar Rp135 miliar per tahun. Idealnya kapal kita harusnya beroperasi 280 hari. Karena laut Indonesia ini luas dan butuh banyak pengawasan," bebernya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta didukung biaya operasional kapal untuk 210 hari. "Kita minta di 2015 dana sekitar Rp341 miliar ke DPR, tapi yang baru disetujui dalam APBN 2015 hanya 116 hari dengan biaya Rp189 miliar. Nanti kita mau coba ajukan yang 210 hari itu di APBNP 2015," bebernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
