Ilustrasi jalur LRT. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.
Ilustrasi jalur LRT. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.

Perencanaan Konsep LRT Dinilai Keliru

Ekonomi lrt proyek lrt
Nia Deviyana, Media Indonesia • 10 Desember 2019 08:24
Jakarta: Pembangunan proyek light rapid transit (LRT) dinilai tidak berdasarkan kajian teknis dan ekonomis secara mendalam sehingga dianggap kurang bermanfaat bagi masyarakat, bahkan berpotensi merugikan keuangan negara.
 
Menurut praktisi dan pemerhati masalah transportasi logistik, Bambang Haryo Soekartono, keputusan pemerintah membangun LRT tidak tepat, terutama dari konsepnya sehingga berdampak terhadap tingginya biaya dibandingkan dengan kemanfaatannya.
 
"Saya melihat LRT ini masih berorientasi proyek, tidak melalui litbang yang benar, tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan riil masyarakat," ujar pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPR Komisi V periode 2014-2019 ini, seperti dikutip melalui keterangan resminya, Selasa, 10 Desember 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menilai proyek LRT sudah keliru sejak perencanaannya. Kereta ringan sejenis LRT, kata dia, seharusnya dibangun di dalam suatu kawasan kota, bukan dijadikan angkutan antarkota seperti LRT Jabodebek (Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi) yang membentang hingga 130,4 km.
 
"Angkutan antarkota yang cocok itu adalah kereta komuter biasa, supaya bisa mengangkut penumpang dalam jumlah besar, sekaligus relnya dapat dilintasi kereta logistik. Bukan LRT, apalagi dibangun elevated dan sejajar jalan tol," tukasnya.
 
Kekeliruan lain, ungkap dia, yakni penggunaan rel (track gauge) berukuran 1.435 mm yang biasa dipakai untuk KA kecepatan di atas 200 km per jam.
 
Padahal kecepatan LRT maksimum 60 km per jam sehingga cukup gunakan ukuran rel standar 1.067 mm. Dia mengatakan berbagai kekeliruan itu mengakibatkan biaya pembangunan LRT Jabodebek menjadi sangat besar.
 
Selain LRT, Bambang Haryo menyoroti beberapa proyek kereta api yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Proyek yang dia nilai gagal antara lain rel ganda Jakarta-Surabaya yang tidak dimanfaatkan secara optimal.
 
Pada era Presiden SBY, proyek yang rampung 2013 ini ditargetkan dalam lima tahun dapat menyerap angkutan kontainer satu juta TEUs, tetapi realisasinya sampai saat ini tidak lebih dari 300 ribu TEUs per tahun.
 
"Ini suatu kegagalan pemerintah memindahkan angkutan logistik darat ke kereta api dalam upaya menghindari kemacetan dan kecelakaan, serta kerusakan jalan," ujarnya.
 
Hal senada disampaikan pengamat transportasi Dharmaningtyas yang merekomendasikan agar Pemprov DKI Jakarta tidak buru-buru membangun LRT. Lebih baik fokus pada pembangunan MRT fase II selatan-utara dari Bundaran HI hingga Kota serta MRT timur-barat Ujung Menteng-Kalideres serta penataan bus Trans-Jakarta.

Integrasi Transportasi

Untuk mempercepat proses pengintegrasian transportasi publik berbasis rel untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menandatangi perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta William Sabandar dan Dirut PT KAI (Persero) Edi Sukmoro, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
 
Penandatanganan PKS tentang Perjanjian Pokok Pembentukan Joint Venture Pengintegrasikan Transportasi untuk kawasan Jabodetabek itu disaksikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
 
Penandatanganan antara dirut BUMD Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan BUMN itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi agar pengelolaan moda transportasi di wilayah Jabodetabek dilakukan satu otoritas dipimpin Pemprov DKI. Hal itu guna mempermudah kontrol dalam pengelolaannya.
 
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, BUMN berkomitmen mendukung pengelolaan transportasi terintegrasi di DKI Jakarta. Ditargetkan perusahaan baru ini terbentuk pada awal tahun depan. Hal ini merupakan wujud komitmen BUMD untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur dan konektivitas di daerah.
 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan fokus Pemprov DKI dalam dua tahun terakhir mengembangkan integrasi transportasi publik. Penandatanganan ini menjadi sejarah baru bagi masyarakat Jabodetabek.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif