Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Foto ANT/Hafidz Mubarak.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Foto ANT/Hafidz Mubarak.

3 Tantangan Ekonomi di Periode Kedua Jokowi

Nia Deviyana • 20 Oktober 2019 15:00
Jakarta: Presiden Joko Widodo dilantik pada hari ini, Minggu, 20 Oktober 2019. Bersama Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin, Jokowi kembali memimpin pemerintahan periode 2019-2024. Ada banyak pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan, utamanya di bidang perekonomian. 
 
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan ada tiga catatan penting bidang perekonomian yang harus menjadi fokus pemerintah. Pertama, menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak jatuh di bawah lima persen di tengah kemungkinan resesi global. 
 
"Tahun depan sinyal resesi global semakin kuat, jadi saya tidak menaruh harapan ekonomi akan tumbuh sampai 5,3 persen. Usaha yang harus dilakukan adalah menjaga jangan drop di bawah lima persen," ujar Bhima saat dihubungi wartawan, Minggu, 20 Oktober 2019.

Bhima menuturkan daya beli masyarakat jadi tumpuan dalam laju pertumbuhan ekonomi. "Sehingga pemerintah harus memperhitungkan kembali dampak pencabutan subsidi energi BBM, listrik, dan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan," imbuhnya. 
 
Kemudian dari sisi ekspor, perluasan pasar ke pasar-pasar non tradisional harus dilakukan selain peningkatan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 
 
Kedua, meningkatkan serapan tenaga kerja di sektor formal juga mesti menjadi perhatian pemerintah. Menurut Bhima, angka pengangguran memang terus menurun ke level 5,01 persen per Februari 2019. Namun, pengangguran usia muda di Indonesia masih tinggi jumlahnya (sebesar 15,8 persen versi Bank Dunia).
 
Tingkat pengangguran SMK juga masih tinggi. "Janji kartu prakerja Pak Jokowi harus dilakukan secara serius dan bisa menghasilkan SDM yang siap kerja. Kerja sama dengan industri juga mutlak diperlukan terutama dalam menyiapkan SDM era industri 4.0. Jangan sampai skill missmatch masih terus terjadi," paparnya.
 
Ketiga, lanjut Bhima, pekerjaan yang mesti difokuskan yakni mengenai optimalisasi bantuan sosial (bansos) dan dana desa untuk mengangkat tingkat pendapatan penduduk miskin pedesaan. 
 
"Itu sebabnya pengawasan dana bansos dan dana desa juga harus diperketat. Jangan makin ditambah anggarannya, yang kena OTT KPK makin banyak," tuturnya. 
 
Agar target tersebut dapat dirampungkan dalam jangka pendek, sebutnya, Jokowi harus memilih tim ekonomi ahli eksekusi yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi. "Selanjutnya tinggal masalah koordinasi lintas sektoral dan pengawasan," pungkas Bhima.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan