Illustrasi. Dok : MI.
Illustrasi. Dok : MI.

Tahun ini, Operasional Pelabuhan Patimban Belum Maksimal

Ekonomi pelabuhan patimban
Suci Sedya Utami • 13 Mei 2019 19:41
Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyatakan target operasional Pelabuhan Patimban yang terletak di Kabupaten Subang, Jawa Barat tidak bisa beroperasi sesuai target atau rencana awal.
 
Dalam skema awal ketika beroperasi, pelabuhan ini diperuntukkan untuk melayani peti kemas dengan kapasitas 3,5 juta TEUs dan car terminal atau terminal mobil dengan kapasitas 600 ribu kendaraan. Namun, diakhir 2019, pelabuhan hanya mampu melayani kendaraan sebanyak 300 ribu atau 50 persen dari target awal.
 
"Kita akan berusaha sebagian terminal untuk car akan siap tahun ini," kata Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin, 13 Mei 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sedangkan untuk terminal kontainer yang akan melayani peti kemas penyelesaian pembangunanya akan mundur hingga tahun dapan. Sehingga ujungnya tidak bisa melayani peti kemas sesuai target awal.
 
Dia menambahkan bahwa molornya operasional karena masih ada prosedural yang mesti diselesaikan terkait masalah pendanaan yang sebagian berasal dari pinjaman pihak Jepang.
 
"Memang masih banyak yang harus disiapkan. Jadi di sana masih perlu tanah di back up area," tutur dia.
 
Berdasarkan data Kemenhub, kebutuhan lahan untuk proyek ini sekitar 370 hektare (ha), dengan anggaran Rp863,14 miliar. Dari jumlah tersebut 15,2 ha merupakan lahan untuk acces road senilai Rp49,7 miliar dan 354,9 ha lahan back up area senilai Rp813,3 miliar.
 
Pembebasan lahan untuk acces road meliputi 121 bidang tanah warga dan 24 bidang tanah nonwarga. Dari 121 bidang tanah warga, 81 bidang di antaranya sudah dibayarkan senilai Rp31,8 miliar untuk lahan seluas 8,3 ha.
 
Adapun 39 bidang lainnya seluas 3,1 ha, masih proses pengajuan pembayaran ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) senilai Rp14,8 miliar. Sementara, 24 bidang tanah nonwarga meliputi satu bidang lahan milik Kementan, enam bidang milik PUPR, tiga bidang milik pemerintah desa, satu tanah wakaf, tujuh bidang jalan, dan enam bidang selokan.
 
Khusus untuk kebutuhan lahan acces road ini, terdapat satu bidang konsinyasi karena seluas 85 meter persegi senilai Rp103,7 juta. Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk back up area masih harus melalui proses pembebasan yang lebih rumit
 
Terdapat 485 bidang yang harus dibebaskan, 422 di antaranya merupakan tanah milik warga. Dari jumlah itu, 181 bidang berstatus 'dimusyawarahkan' karena terdapat 18 bidang (tiga menolak, 15 belum memberikan keputusan) seluas 9,7 hektare senilai Rp3,4 miliar.

 

(SAW)
MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif