NEWSTICKER
Presiden Joko Widodo. Foto: Medcom.id/Nur Azizah
Presiden Joko Widodo. Foto: Medcom.id/Nur Azizah

Impor Baja Disebut Membuat Indonesia Defisit Neraca Perdagangan

Ekonomi baja defisit transaksi berjalan
Nur Azizah • 12 Februari 2020 12:34
Jakarta: Presiden Joko Widodo menyebut impor baja dan besi yang masif membuat Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan. Padahal, Indonesia bisa memproduksi baja dan besi.
 
"Salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan kita, defisit transaksi berjalan kita. Oleh sebab itu, utilitas pabrik baja dalam negeri sangat rendah dan industri baja dalam negeri menjadi terganggu," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020.
 
Jokowi tak mau industri baja dan besi dalam negeri kalah dengan negara lain. Pelaku industri harus banyak berbenah agar bisa bersaing, mulai kualitas hingga harga.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita perlu mendorong industri baja dan besi makin kompetitif, kapasitas produksi makin optimal, sehingga perbaikan manajemen korporasi, pembaruan teknologi permesinan, terutama di BUMN industri baja terus dilakukan," tegas dia.
 
Impor Baja Disebut Membuat Indonesia Defisit Neraca Perdagangan
Ilustrasi. Foto: MI/Rommy Pujianto
 
Jokowi sadar pembenahan saja belum cukup. Perkembangan industri baja dan besi juga terkendala bahan baku.
 
"Karena itu terdapat tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri baja dan besi. Pertama, perbaiki ekosistem penyediaan bahan baku baja dan besi, mulai dari ketersediaan dan kestabilan harga bahan baku, sampai komponen harga gas yang juga perlu dilihat secara detail," terang dia.
 
Kedua, harga gas industri perlu dikaji ulang. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mendesak gas untuk industri sebesar US$6 per Million British Thermal Unit (MMBTU) segera direalisasikan.
 
Jokowi juga meminta menghitung dampak impor baja terhadap kualitas maupun harga dalam negeri. Dia juga memerintahkan jajarannya memanfaatkan kebijakan nontarif dan penerapan SNI.
 
"Dengan begitu, industri baja dalam negeri dan konsumen dapat dilindungi. Jangan justru pemberian SNI yang dilakukan secara serampangan sehingga tidak dapat membendung impor baja berkualitas rendah," ujar dia.
 

 

(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif