"Kita membuat skema pembiayaan yang grand lewat SKPD dikurangi dan disisihkan menjadi loan agreement dengan Bank Jatim. Harapannya skema pembiayaan ini dapat mengurangi disparitas," ujar Gubernur Jatim, Soekarwo, di Surabaya, Senin (28/12/2015).
Pakde Karwo sapaan akrabnya, mengatakan dalam menumbuhkembangkan industri primer, Pemprov Jatim melakukan pendampingan pembiayaan melalui skema sistem perbankan dengan linkage program antara Pemprov Jatim, Bank Jatim dan Bank UMKM serta BPR di masing-masing kabupaten/kota.
"Sasaran UMKM sektor primer dengan bunga murah, cara mudah dan layanan cepat. Bank Jatim dan BPR memastikan obyek pembiayaan (industri primer) dan target nasabah atau debitur tercatat by name by address. Setelah diberi pembiayaan murah, produk yang dihasilkan harganya lebih kompetitif," katanya.
Menurutnya, langkah ini senada dengan sasaran utama Pemprov pada 2016 menjadikan Jatim sebagai provinsi industri, tepatnya industri primer. Mulai dari yang kecil, menengah, hingga atas. Industri primer mengolah produksi sektor primer fase pertama. Pakde Karwo juga menyampaikan keunggulan Jatim dalam perdagangan antarprovinsi.
Dalam pengembangan pasar yang kompetitif, Pemprov Jatim memperkuat pengembangan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 26 provinsi se-Indonesia, yang sudah mulai beroperasional sejak 2010.
"Tahun lalu dari Jatim ke luar provinsi itu Rp415 triliun. Sedangkan yang masuk ke Jatim Rp325 triliun. Jadi ada surplus capital inflow Rp90 triliun," jelasnya.
Lebih lanjut disampaikannya, penguatan perdagangan yang paling penting adalah pasar dalam negeri. Pasalnya pasar dalam negeri tidak tergantung kepada fluktuasi nilai tukar (kurs) mata uang asing, serta lebih efisien di dalam konektivitas (shipping) antarpulau, dan menguntungkan bangsa sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
