Ilustrasi Pelabuhan Marunda. (FOTO: dok Marunda Center Terminal)
Ilustrasi Pelabuhan Marunda. (FOTO: dok Marunda Center Terminal)

Alasan KBN Enggan Lanjutkan Konsesi Pelabuhan Marunda

Ekonomi Pelabuhan Marunda
Husen Miftahudin • 27 Juni 2019 13:41
Jakarta: Konsesi Pelabuhan Marunda kini tengah proses kasasi di Mahkamah Agung (MA). Pengajuan dilakukan perusahaan patungan PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU), PT Karya Citra Nusantara (KCN) setelah Pengadilan Tinggi Jakarta memenangkan KBN mengenai konsesi Pelabuhan Marunda.
 
Kuasa Hukum KBN Hamdan Zoelva menyebutkan KTU telah menodai investasi dalam proses pembangunan Pelabuhan Marunda. KTU disebut tidak pernah melakukan penyetoran atas saham, baik berupa uang atau pun bangunan.
 
Sebagai pemenang lelang, KTU dan KBN sepakat membuat perusahan bersama, yakni KCN. Sesuai dengan Adenddum III Nomor: 001/ADD/SPKS/DRT.5.3/10/2014, proporsi saham kedua perusahaan itu masing-masing memegang porsi 50 persen.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Proporsi saham ini telah disepakati kedua belah pihak dan disahkan dalam RUPSLB KCN. Namun sampai sekarang KTU tidak pernah melakukan penyetoran atas saham baik berupa uang ataupun bangunan Pier I hingga saat ini," ujar Hamdan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.
 
Selain belum menyetorkan kewajiban modal saham, KTU disebut melakukan pembangunan Pelabuhan Marunda tanpa seizin KBN. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemilik 26 persen saham KBN memerintahkan KTU untuk berhenti melakukan pembangunan Pelabuhan Marunda.
 
"Hal itu karena tidak memiliki izin reklamasi dan izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)," jelas Hamdan.
 
Menurut dia, KTU mengambil aset negara. Ini lantaran KCN yang berada di bawah kendali KTU melakukan kerja sama dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda tanpa persetujuan KBN.
 
"Dalam perjanjian tersebut ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh KTU. Pertama merubah status Pelabuhan Marunda dari pelabuhan khusus menjadi pelabuhan umum, kedua mengajukan sertifikat pengelolaan atas nama PT KCN," ungkapnya.
 
Padahal sesuai Keppres Nomor 11 Tahun 1992, status kawasan tersebut tidak boleh berubah, jika pun berubah harus atas nama KBN. Ditambah lagi perjanjian antara KCN dengan KSOP Marunda V selama 70 tahun.
 
"Sekarang memang hanya sewa tapi 70 tahun lagi, mereka akan menganggap bahwa pemiliknya adalah KCN. Setelah 70 tahun orang akan lupa kalau pemilik resmi kawasan Marunda adalah KBN," tukas Hamdan.
 
Hamdan menegaskan, investasi KCN atas Pelabuhan Marunda sudah batal demi hukum. KBN sudah menang di PN Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
 
"Obyek sengketa yaitu perjanjian konsesi selama 70 tahun antara KCN dan KSOP V Marunda terhadap aset KBN di Pelabuhan Marunda. Ini merupakan perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, serta batal demi hukum," urainya.
 
Di tempat terpisah, Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel, Johnny & Rekan (KJPP IJR) menyebutkan perjanjian konsesi selama 70 tahun antara KCN dengan KSOP V Marunda bila tidak dibatalkan berpotensi merugikan negara. Hal tersebut sesuai rilis PT Sucofindo.
 
"Dari sisi mekanisme penilaian aset atau appraisal yang telah kami lakukan, maka dapat diprediksi potensi kerugian KBN senilai Rp55,8 triliun," jelas pimpinan KJPP IJR Immanuel Sitompul.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif