Ilustrasi. FOTO: dok MI/Pius Erlangga.
Ilustrasi. FOTO: dok MI/Pius Erlangga.

Resi Gudang Bisa Memudahkan Ekspor Produk Pertanian

Ekonomi kementerian perdagangan Resi Gudang
Ilham wibowo • 03 Desember 2019 18:38
Jakarta: Sistem Resi Gudang (SRG) yang asetnya sudah ada di berbagai daerah perlu dimaksimalkan dalam mendorong nilai tambah produk pertanian. Ekspor bisa dengan mudah dilakukan dengan kepastian stok dan kejelasan jaminan mutu.
 
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tjahya Widayati mengatakan optimalisasi SRG saat ini jadi fokus Kementrian Perdagangan (Kemendag) untuk menangkap peluang pasar ekspor dari hasil bumi di Tanah Air. Terdapat 17 komoditi yang dapat disimpan dan dikelola SRG yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, dan pala.
 
Fungsi SRG untuk memberikan kontribusi signifikan bagi tujuan perdagangan yang berbasis sumberdaya lokal ini pun jadi target 100 hari pertama kerja Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto. Pengembangannya mencakup akses pasar, ketersediaan informasi mengenai stok dan mutu komoditi kepada semua yang aktif dalam sektor komoditi, termasuk informasi harga.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Paling tidak 100 hari Pak Menteri akan kunjungan kerja ke gudang yang bisa ekspor, gudang di Wonogiri sudah bisa ekspor beras organik," kata Tjahja dalam sebuah diskusi di kantor Kemendag, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.
 
Pelaksanaan SRG secara profesional rencananya bakal dilakukan dengan target awal di 10 daerah. Potensi yang bisa dioptimalkan Bappebti dalam pelaksanaan SRG yakni dengan memberikan peran bagi Bumdes dan Koperasi sebagai Pengelola Gudang SRG.
 
"10 daerah kabupaten kota sebagai pilot project, sudah terlihat yang mangkrak sudah berjalan tapi tidak mesti full speed, satu per satu kita benahi kelembagaannya kemudian dari pengelolaan, lembaga uji mutu dan perbankan," paparnya.
 
Dari total 123 Gudang SRG milik Pemda di berbagai daerah, yang dibangun melalui APBN pemerintah pusat sejak 2009-2018, masih banyak yang belum aktif sesuai tujuan pencanangan dan bahkan mangkrak. Hingga saat ini, hanya tersisa tinggal 38 gudang yang dibangun pemerintah serta 29 Gudang SRG yang dikelola oleh BUMN/swasta dan masih aktif untuk pelaksanaan SRG.
 
"Berbagai alasan disampaikan Pemda kenapa tidak menjalankan SRG (secara profesional), ada yang lupa bahwa dia sudah punya gudang SRG, bahkan ada yang dimanfaatkan jadi lapangan futsal karena kepala dinasnya tidak mengetahui Resi Gudang," ungkapnya.
 
Sebagaimana amanah Pasal 33 UU Nomor 9/2006 tentang SRG, Pemda mempunyai peranan dalam pembinaan SRG yang mencakup pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan SRG serta penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan SRG. Kesuksesan SRG pun tak lepas dari peran aktif menciptakan terobosan-terobosan kebijakan yang bertujuan agar SRG dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk petani, pelaku usaha maupun untuk pengelola gudang itu sendiri.
 
"Sehingga pemanfaatan SRG memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat atau berpartisipasi di dalamnya," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, Bappebti bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Pertanian pada berkomitmen untuk mendorong dan mensinergikan program kerja peningkaan ekspor. Dorongan akan diberikan terutama implementasi SRG oleh Pemda.
 
"Peran Pemda di dalam keberhasilan implementasi SRG sangatlah penting," pungkasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif