Presiden Jokowi. MI/Ramdani.
Presiden Jokowi. MI/Ramdani.

Miskin Konsep Ekonomi di 100 Hari Kabinet Jokowi

Ekonomi Kabinet Jokowi-Maruf 100 Hari Jokowi-Maruf
Arif Wicaksono • 24 Januari 2020 09:10
Jakarta: Pada awal pelantikannya, pasangan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mengungkapkan ada beberapa hal yang akan diperbaiki dalam lima tahun ke depan. Program yang mendominasi bidang ekonomi itu meliputi pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, serta transformasi ekonomi.
 
Program itu akan berusaha dilakukan setelah para menteri dilantik. Sehingga selama 100 hari kerja, publik masih menunggu program, setidaknya untuk lima tahun ke depan. Banyak pengamat menilai program di atas belum sepenuhnya disosialisasikan oleh menteri terkait. Banyak pernyataan muncul tapi tanpa garis besar detail untuk melaksanakannya.
 
Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih mengatakan selama tiga bulan ini belum ada menteri dari bidang ekonomi yang mengutarakan programnya secara gamblang. Dia melihat belum banyak program detail yang akan dilaksanakan kementerian tersebut seperti konsep pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), industri, dan diplomasi perdagangan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita berharap selama tiga bulan (100 hari) minimal punya konsep. Walau Pak Jokowi bilang enggak ada visi menteri, adanya visi presiden. Misalnya bagaimana konsep perdagangan saat ini, sejauh ini saya belum mendengar, apakah mereka sedang belajar saat ini? Belum ada gambaran konsep ke depan," ujar Lana saar dihubungi Medcom.id, Jumat, 24 Januari 2020.
 
Dia menjelaskan bahwa melakukan program 100 hari tak mudah karena ada masalah komunikasi dari setiap kementerian. Apalagi kementerian belum memaparkan programnya dengan baik kepada publik.
 
Belum lagi tantangan ekonomi Indonesia tahun ini yang semakin berat. Kasus seperti Jiwasraya dan ASABRI juga mengemuka. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kata Lana, menjadi terhambat dalam membuat konsep matang pengelolaan perusahaan BUMN akibat dua kasus itu.
 
"Beliau (Erick) saya kira (harus fokus) menyelesaikan masalah yang ada," tambah dia.
 
Selanjutnya, Lana juga menanti konsep holding BUMN yang akan diusung Menteri BUMN. Lana merasa bahwa selama ini belum ada detail dari rencana holding BUMN yang diusulkan akan memerger anak usaha BUMN yang memiliki bisnis serupa, seperti anak usaha perusahaan pelat merah di bidang perhotelan.
 
"Holding BUMN belum dipaparkan seperti apa ke depannya secara rinci," kata dia.
 
Lana menyambut baik usaha Menteri Pertanian yang mau menggenjot ekspor beras. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Apakah dengan melakukan intensifikasi dengan memperbanyak panen setahun sebanyak empat kali? Atau memperluas lahan dengan melakukan ekstensifikasi? Hal ini yang belum terjawab dengan jelas.
 
"Ada niat ekspor beras, namun caranya bagaimana? Intensifikasi dengan panen setahun empat kali atau memperluas lahan seperti mengubah ladang gambut menjadi sawah? Kita belum dengar paparan program itu," jelas dia. Ia menantikan cara pemerintah mengekspor atau memberi insentif petani yang berhasil menggenjot produksi beras.
 
Transformasi Ekonomi
 
Sementara itu, perkembangan revolusi digital sudah berkembang dengan aksi Bank Indonesia yang mulai mengeluarkan Standar QR Code (QRIS). Upaya menuju transformasi ekonomi berbasis digital lebih mudah karena banyak pihak yang mendukung perkembangan bisnis digital seperti Kominfo hingga Kemenperin hingga pelaku swasta.
 
Permasalahannya adalah revolusi digital bisa menghasilkan banyak pengangguran. Pemerintah juga sudah mengantisipasinya dengan kartu prakerja, kartu KIP kuliah yang akan membantu menciptakan tenaga kerja masa depan yang bersaing dengan kecanggihan digital sehingga diharapkan mereka akan bekerja secara mandiri.
 
Dia berharap semua pelatihan ini akan membuat masyarakat akan kerja mandiri karena dengan otomatisasi, ruang pekerjaan akan digantikan dengan mesin sehingga peluang munculnya pengangguran baru semakin terbuka.
 
Dia mengkritisi bahwa selama ini pemerintah belum melakukan perlindungan terhadap petani plasma jika harga Crude Palm Oil (CPO) turun karena kondisi ekonomi yang tak stabil. Padahal sektor CPO banyak menyerap banyak tenaga kerja dan menimbulkan efek berantai bagi sektor lain seperti otomotif dan pembiayaan.
 
"Kita perlu tahu rencana bagaimana membuat CPO bagus dan konsisten. Namun ketika harga turun pemerintah perlu membuat upaya penyelamatan terhadap petani plasma," kata Lana.
 
Infrastruktur
 
Pendanaan infrastruktur juga tak mudah, dia menilai BUMN sudah kehabisan 'darah' setelah selama lima tahun digenjot menerbitkan surat utang demi membangun infrastruktur.
 
Oleh karena itu, BUMN harus mulai menggandeng pihak swasta untuk membangun proyek karena rasio utang dengan permodalan BUMN karya sudah besar sebagai contoh rasio DER Waskita Karya mencapai 3,7x, Wijaya Karya mencapai 2,4x, Adhi Karya mencapai 4,3x, PTPP sebesar 2,3 x sehingga rasio utang ini menandakan bahwa ruang BUMN karya untuk berutang sudah semakin terbatas.
 
Nah, untuk menarik minat investasi, konsep penyerderhanaan regulasi bagi investor seperti Omnibus Law juga masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak sehingga dia belum bisa menilai efek peraturan super kebal ini. Dia berharap aturan ini bisa memberikan kemudahan untuk menarik banyak investor untuk berinvestasi ke Indonesia.
 
"Jika sudah final (aturanya) akan bagus," kata dia.
 
Pengembangan SDM
 
Sementara itu, dari sisi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pengamat Indef Enny Sri Hartati menyoroti pembentukan lembaga pelatihan di bawah Kemenaker untuk pemegang kartu pra kerja. Padahal menurut dia sudah ada pelatihan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengatur pendidikan nonformal. Dia meragukan ini bisa berjalan karena dikhawatirkan hanya akan membuat institusi baru tanpa memperhatikan efektivitas dari kebijakannya.
 
"Program pelatihan semuanya ada, hanya level implementasinya saja apakah hanya tanda tangan saja dan pelaksanaannya enggak, apakah dengan institusional baru bisa menaikkan jumlah pelatihan atau sibuk dengan institusi barunya?" kata dia.
 
Padahal dalam jangka pendek butuh cara untuk membuat mereka memenuhi kualifikasi untuk masuk ke dunia kerja ketimbang membuat lembaga baru. Dia mengingatkan efektivitas institusi menjadi lebih penting ketimbang membuat institusi baru.
 
Direktur Riset Centre of Reform on Economic (CORE) Piter Abdullah menjelaskan bahwa pemerintah belum menciptakan program yang jelas untuk mengatasi turbulensi ekonomi pada tahun ini. Apalagi situasi pada 2020 lebih pelik karena pemerintah sudah dihadapi berbagai kasus kelas berat yang mengganggu kepercayaan terhadap investasi yang dialami perusahaan pelat merah seperti Jiwasraya, ASABRI, serta Garuda.
 
"Meskipun ada beberapa menteri yang sama tapi tantangan akan berbeda. Selama ini masih parsial arahnya ke mana? Belum lagi dengan kasus yang berat di awal pemerintahan. Pemberdayaan SDM juga belum jelas ini seperti Kamu mau ke Yogyakarta dari Jakarta dan masih berputar-putar di Jakarta belum ke Bekasi, jadi kita butuh program-program yang jelas," pungkas dia.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif