"Pak Presiden, Hipmi tidak meminta menteri. Hipmi hanya meminta kalau bisa menteri-menterinya pro kepada pengusaha," kata Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia dalam Musyawarah Nasional (Munas) BPP HIPMI ke-XVI, di Hotel Sultan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin, 16 September 2019.
Bahlil berharap kebijakan pemerintahan baru di tangan Jokowi-Ma'ruf Amin mendukung kemajuan pengusaha muda. Pasalnya, sebut dia, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kebanyakan mendukung pengusaha kelas kakap alias konglomerat.
"Kami mohon, teman-teman pengusaha muda ingin naik kelas. Kami tidak bermaksud memusuhi konglomerat, yang kuat tetap kuat tapi yang bawah harus bisa jadi kuat," tukasnya.
Menurutnya, pengusaha muda butuh bimbingan pemerintah untuk terus berkembang. Campur tangan pemerintah bisa membuat para pengusaha muda menjadi konglomerat.
"Kami memohon kiranya Bapak Presiden, teman-teman muda juga ingin naik kelas. Kami tidak bermaksud konglomerat yang sekarang kita musuhi, siapapun dia, tetap yang kuat kita perkuat tapi yang masih di bawah ini harus kita naikkan agar bisa berkolaborasi dengan baik," papar dia.
Bahlil menuturkan, kader-kader Hipmi tersebar di seluruh penjuru Tanah Air, termasuk di daerah-daerah. Pengusaha muda di daerah berpotensi naik kelas karena didukung sumber daya alam, sumber daya perikanan yang besar, hingga punya tambang dan kebun yang banyak.
"Tinggal bagaimana ada afirmatif, kemudian ada political wheel, dan ada pembiayaan untuk mereka. Kalau ini dilakukan, Insyaallah bisa terjadi," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
