Ilustrasi. (FOTO: AFP)
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Dugaan Diskriminasi Grab ke Mitra Pengemudi Bakal Disidang

Ekonomi grab kppu ojek online
Ilham wibowo • 25 Juni 2019 10:55
Jakarta: Kasus perusahaan transportasi online Grab terkait diskriminasi pemberian order terhadap mitra pengemudi mandirinya akan masuk persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dua alat bukti dinyatakan kuat sebagai bentuk dugaan pelanggaran.
 
Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan aplikator transportasi daring asal Malaysia tersebut diduga melakukan pelanggaran persaingan usaha lantaran lebih memprioritaskan order bagi mitra pengemudi GrabCar yang berada di bawah naungan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI).
 
"Grab dan TPI sudah masuk Ke pemeriksaan pendahuluan untuk persidangan tentang eksklusif deal," kata Guntur di kantor KPPU, Jakarta Pusat, Senin, 24 Mei 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Guntur perkara dari inisiatif tim KPPU ini akan dilakukan klarifikasi kepada pihak yang terduga bermasalah. Persidangan rencananya bakal dilakukan dalam waktu dekat setelah registrasi berkas.
 
Guntur memastikan pihaknya telah menemukan dua alat bukti pelanggaran yang dilakukan Grab dengan TPI. Dugaan pelanggaran itu yakni perlakuan yang diskriminatif atau tidak setara dengan mitra lain, termasuk driver perorangan di luar TPI.
 
Dalam penyelidikan, Grab diketahui memberikan prioritas orderan kepada driver di bawah naungan TPI ketimbang driver tunggal sebagai mitra usaha dari perusahaan transportasi online itu. Hasil persidangan akan membuktikan Grab tergolong pelanggaran terhadap persaingan usaha dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha.
 
"Perlakuan itu diskriminatif terhadap pelaku usaha driver tunggal itu. Grab memberikan prioritas kepada TPI untuk mendapatkan orderan. Jangan sampai mitra usaha dari UMKM diperlakukan semena-mena oleh mitra usaha besar," paparnya.
 
Selain penyelidikan perkara ini, KPPU juga melakukan pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Pengawasan itu juga ditujukan kepada aplikasi transportasi online termasuk Grab yang melakukan kemitraan dengan pelaku UMKM yakni driver perorangan.
 
"Kami sudah sepakat memutuskan. Kemitraan bahkan kami sudah fokus menunjuk petugas yang awalnya hanya pencegahan menjadi penegakan hukum," ucapnya.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif