"Saat ini BI ada 12 pilot proyek dan hasilnya sangat memuaskan, peningkatan PAD jadi 11 persen," ujarnya dalam jumpa pers di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019.
Adapun dari sejumlah pilot proyek tersebut, BI mencatat pendapatan asli daerah Sleman dan Banyuwangi menjadi yang paling tinggi. Perry mengungkapkan penyaluran anggaran pun juga menjadi lebih efesien.
Click to Expose
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Penggunaan QR Indonesian Standard (QRIS) juga diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah," imbuh dia.
Perry menambahkan dibutuhkan landasan hukum berupa penerbitan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk mengimplementasikan program nontunai tersebut di seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Landasan hukum diperlukan ketika dilakukan audit agar pemerintah daerah memiliki kejelasan dalam menggunakan transaksi nontunai tersebut. Apalagi implementasi kebijakan elektronifikasi ini harus berjalan dengan prinsip aman, efisien, dan terjangkau.
"Landasan hukum itu bagaimana melakukan elektronifikasi melalui permenteri atau peraturan presiden. Kejelasan tersebut diperlukan kalau misal diaudit atau ada keraguan dan kekurangjelasan," pungkas dia.
(AHL)
