"Pembinaan jasa konstruksi nasional harus dilakukan secara sinergis oleh pemerintah pusat, kabupaten, dan kota," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yusid Toyib, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat (20/11/2015).
Menurut Yusid, ada tiga hal yang dibutuhkan dalam membina sektor konstruksi yaitu penguatan Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) Daerah, menyamakan pemahaman persepsi tata laksana dan hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengoptimalkan sistem informasi.
Ia memaparkan, penguatan pembinaan Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) daerah dilakukan melalui perbaikan kelembagaan pemerintah daerah dengan memastikan tugas pembinaan jasa konstruksi melekat pada unit struktural dinas teknis minimal setingkat eselon II atau eselon III.
Selain itu, ujar dia, aspek pendanaan pembinaan jasa konstruksi pemerintah Pemprov harus mengupayakan peningkatan alokasi APBD untuk pembinaan dan mengembangkan pembiayaan di luar APBD.
Kemudian, ujar dia aspek penunjukkan SDM di tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota juga dituntut harus berkompeten karena mereka akan menjalankan budaya perencanaan yang baik, serta memperhatikan kebutuhan daerah dalam setiap kegiatannya untuk mengutamakan kerja sama, juga melakukan pengawasan kinerja pembinaan kabupaten kota.
"Pemerintah Pusat telah menyiapkan sistem informasi sebagai alat pengawasan, namun belum dioptimalkan dan dikelola dengan baik. Sistem informasi yang kami bangun membutuhkan kontribusi dari Pemprov Kab/Kota, dan dukungan SDM harus konsisten," pungkas Yusid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
