Yanuar Rizky menilai relaksasi DNI yang dilakukan pemerintah tidak bisa berjalan efektif tanpa adanya upaya untuk menahan repatriasi modal keluar dari Indonesia. Ia menyatakan tanpa adanya aturan untuk menahan aliran dana keluar, defisit neraca transaksi berjalan belum akan membaik dan investasi masuk malah menambah tekanan.
Dirinya mencontohkan relaksasi DNI di sektor jasa, salah satunya untuk jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) asing, bisa menambah masalah pada neraca jasa, karena keuntungan yang dihasilkan bisa saja dilarikan keluar dari Indonesia.
"Bila ada asing yang mau masuk untuk bikin kantor di sektor jasa, misalnya, harus setor dana Rp10 miliar, paling itu saja masuk untuk modal disetor. Tapi setelah itu mereka bebas membawa hasil keuntungannya keluar karena tidak ada yang mengatur," katanya, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu, 26 Desember 2018.
Untuk itu, Yanuar mengharapkan, pemerintah menyempurnakan relaksasi DNI tersebut, salah satunya dengan menerbitkan peraturan guna menahan modal tersebut tetap di Indonesia dan tidak dilarikan keluar negeri agar defisit neraca jasa tidak melebar.
Hal serupa juga diungkapkan Peneliti Indef Bhima Yudhistira yang melihat relaksasi DNI untuk 25 bidang usaha yang dibuka sepenuhnya untuk asing dapat membuat pertumbuhan ekonomi semakin tidak inklusif dan menganggu neraca pembayaran.
"Jika ada profit pun akan ditransfer ke negara induknya. Ini yang membuat neraca pembayaran terus mengalami tekanan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
