Menteri PPN/ Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan, pembenahan infrastruktur bisa dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur pelayanan dasar. Misalnya layanan. air bersih, sanitasi, hingga air limbah.
"Karena bagaimanapun masih ada warga DKI yang belum menikmati sarana sanitasi yang layak, apalagi air bersih yang layak, khususnya air bersih yang disalurkan melalui rumah tangga," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu 10 April 2019.
Selain itu, pemerintah DKI Jakarta juga diharapkan melakukan perubahan besar untuk membangunan angkutan umum perkotaan. Menurut dia, perlu ada perubahan pola pikir agar penggunaan kendaraan pribadi dialihkan menjadi angkutan massal.
"Maka mau tidak mau angkutan umum perkotaan berbasis rel harus menjadi prioritas. Apakah itu di subway di bawah tanah, LRT, kereta Commuter. Pada intinya angkutan umum berbasis rel harus menjadi prioritas," jelas dia.
Bambang menambahkan, pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta juga harus diarahkan melaui kerja sama pemerintah dengan swasta. Hingga 2030, pembangunan infrastruktur di ibu kota ditargetikan tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kami dorong untuk diarahkan mayoritas tidak mengandalkan pada APBN-APBD, tapi kerja sama pemerintah, badan usaha, maupun partisipasi swasta secara penuh. Ini mencakup pemukiman sampai kepada angkutan umum perkotaan dan juga pada infrastruktur lain yang dibutuhkan oleh pemda DKI," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
