Ekonom Centre Of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini, pesimistis dengan rencana Jokowi-JK untuk memajukan sektor kelautan dan pesisir Indonesia. Menurutnya, pengembangan sektor maritim tidaklah mudah karena menyangkut masalah anggaran dan kebijakan. Dia memandang, pembangunan infrastruktur tidak bisa diserahkan begitu saja pada swasta.
"Harus ada peran pemerintah yang besar. Seberapa besar peran Jokowi-Jk mewujudkan ini. Setidaknya mereka harus kuat dalam APBN dan kebijakan," tuturnya, ditemui di Jakarta Selatan, Selasa 14 Oktober 2014.
Dia menilai, pengalokasian anggaran bukanlah hal yang mudah karena berkaitan dengan belanja dan penerimaan negara. Saat ini infrastruktur kelautan sangat senjang antara Indonesia bagian barat dan timur. Sedangkan belanja APBN banyak dihabiskan untuk Indonesia bagian barat. Akibatnya, Indonesia bagian timur tidak terbangun atau dengan kata lain sektor maritim tidak jadi terbangung.
"Kalau maritim jadi andalan, apakah APBN bisa melihat ke timur. Kalau APBN masih sama seperti sekarang ya tidak ada perubahan. Harus ada political will, perlu adanya timur yang dikembangkan, kekayaannya besar di sana," terang Hendri.
Selain itu, sektor maritim juga berkaitan dengan penerimaan negara. Untuk itu, memajukan sektor maritim, negara harus merelakan BUMN untuk habis-habisan menanam modal. BUMN tidak bisa lagi dijadikan ladang penerimaan negara. Ini juga dinilai sangat berat dilakukan.
"Kalau mau memang betul, inevstasikan kembali uang BUMN itu buat dok kapal, transportasi. Profit-nya jangan lagi jadi andalan anggaran negara. Untuk penerimaan, pemerintah harus nyari pajak," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
