Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Foto: dok Kementan.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Foto: dok Kementan.

Mentan Imbau Pelaku Konversi Lahan Pertanian Ditangkap

Ekonomi lahan pertanian kementerian pertanian
Ilham wibowo • 13 Januari 2020 11:14
Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan alih fungsi lahan pertanian merupakan tindakan yang dilarang. Pencegahan perlu dilakukan bersama para aparatur penegak hukum di daerah setempat.
 
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan langkah peningkatan sektor pertanian mesti diimbangi dengan ketersediaan lahan produktif yang memadai. Berkurangnya lahan pertanian uang dialihfungsikan itu pun bakal menambah beban dan masalah baru bagi sektor pertanian ke depan.
 
"Saya katakan bahwa lahan merupakan faktor produksi pertanian yang utama untuk mewujudkan ketahanan pangan secara nasional," ujar Syahrul melalui keterangan tertulisnya, Senin, 13 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Secara filosofis, lanjut Syahrul, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi sentral bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Selain itu, lahan pertanian memiliki nilai ekonomis, juga nilai sosial dan religius.
 
"Untuk itu kita perlu mengekstensifikasi pembukaan lahan baru yang diperuntukan khusus pada tanaman pangan secara permanen. Saya juga minta kepada penegak hukum (kepolisian) untuk menangkap mereka yang membuatkan lahan pertanian menjadi non-pertanian," ungkapnya.
 
Secara hukum, pengalihfungsian lahan pertanian sudah diatur dalam Undang-undang 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melarang siapa aja yang secara tidak langsung melakukan alih fungsi lahan lantaran masuk pada ranah tindak pidana. Pelakunya bisa ancaman kurungan selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp5 miliar.
 
Syahrul mengatakan praktek pengalihfungsian lahan sangat merugikan pemerintah dan petani yang kini tengah memiliki semangat bercocok tanam. Lebih dari itu, perilaku tersebut juga dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam.
 
"Jika ada lahan pertanian yang rusak akibat banjir atau bencana alam lainnya, pemerintah akan memberikan bibit-bibit pertanian untuk dilakukan penanaman kembali. Untuk itu, saya mengingatkan kembali bahwa dalam pengembangan sektor pertanian itu di dalamnya juga ada masyarakat dan pengusaha. Mereka harus saling membantu untuk mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia," pungkasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif