Pegawai melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman. Foto: Antara/Galih Pradipta
Pegawai melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman. Foto: Antara/Galih Pradipta

Peningkatan Layanan BPJS Kesehatan Mesti Segera Dirasakan

Ekonomi jkn BPJS Kesehatan
Ilham wibowo • 13 November 2019 21:03
Jakarta: Pemerintah resmi menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 2020. Kebijakan ini dinilai perlu segera dirasakan manfaat perubahannya, terutama dalam aspek layanan kepada masyarakat.
 
"Peningkatan kualitas karena penyesuaian iuran juga harus dirasakan peserta," kata Ketua Dewan Jaminal Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu, 13 November 2019.
 
Penaikan iuran tersebut seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/219 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan takkan memberatkan orang miskin dan tidak mampu karena mereka dibayari pemerintah melalui penerima bantuan iuran (PBI)," ungkap Tubagus.
 
Penyelenggaraan BPJS Kesehatan tersebut didasari Undang-undang Nomor 40/2004 dan UU Nomor 24/2011 tentang BPJS. Regulasi ini mengatur bahwa semua warga negara wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan setiap peserta wajib membayar iuran.
 
"Pembayaran iuran bagi fakir miskin dan orang tak mampu dibayar oleh pemerintah," paparnya.
 
Melalui kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan, diharapkan bisa membantu memperbaiki keuangan BPJS Kesehatan.
 
Ia menambahkan dampak negatif perlu diantisipasi terutama peserta pindah ke kelas yang lebih rendah, peningkatan jumlah peserta nonaktif, dan calon peserta enggan mendaftar. Langkah tepat perlu dilakukan agar keberlanjutan program, pelayanan peserta menjadi lebih baik dan pembayaran fasilitas kesehatan terjamin.
 
DJSN sudah memperhitungkan mitigasi dampak penyesuaian iuran melalui penekanan peningkatan kepatuhan pembayaran iuran peserta. Strategi komunikasi dan pemasaran sosial yang masif dan terintegrasi oleh BPJS Kesehatan,dan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh peserta juga mesti dilakukan.
 
"Dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan,kualitas pelayanan peserta akan lebih baik, keberlanjutan program bisa terpenuhi, dan pembayaran fasilitas kesehatan akan lebih terjamin. BPJS Kesehatan harus meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran peserta dan melakukan strategi komunikasi dan pemasaran sosial yang masif dan terintegrasi," ucapnya.
 
Peningkatan kualitas layanan tersebut antara lain optimalisasi aplikasi JKN mobile, perbaikan sistem rujukan hingha adanya reward kepada peserta yang patuh membayar iuran seperti memberikan diskon. Perbaikan pelayanan di rumah sakit juga menjadi kunci penting dengan meniadakan diskriminasi dan memperpendek antrean.
 
"Perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan dan perbaikan pelayanan di BPJS Kesehatan mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran serta klaim serta adanya keterbukaan informasi terutama fasilitas kesehatan tingkat pertama," ujarnya.
 
Dalam kebijkan baru kenaikan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Kelas III, yang semula Rp25 ribu menjadi Rp42 ribu. Iuran Peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19 ribu per orang per bulan.
 
Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari memastikan kebijakan penyesuaian iuran yang sesuai rencana diberlakukan mulai 1 Agustus 2019 tetap berpijak pada semangat memberikan jaminan bagi warga miskin dan tidak mampu.
 
“Iuran PBI akan dibayarkan pemerintah karena pemerintah pusat membantu lewat program PBI Pusat. Sedangkan pemerintah daerah membantu lewat program penduduk yang didaftarkan,” katanya.
 
Lebih jauh, kata Andayani, warga yang merasa tidak mampu bisa mengurus surat keterangan miskin. Mereka bisa mengajukan diri sebagai PBI bisa dilakukan langsung ke dinas sosial setempat.
 
Andayani menambahkan kalangan pekerja yang terdampak atas penyesuaian iuran adalah mereka yang mempunyai upah Rp8 juta per bulan hingga Rp12 juta per bulan. Dengan demikian, angka buruh yang terdampak jumlahnya lebih kurang tiga persen dari total pekerja.
 

Artinya kalangan pekerja yang terdampak perlu menambah iuran sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan per buruh. Angka tersebut sudah termasuk lima orang, yaitu pekerja dan pasangannya serta tiga orang anak.
 
“Beban buruh terkait penambahan itu hanya sebesar Rp5.400 per jiwa per bulan,” pungkasnya.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif