Ilustrasi sawit Indonesia. FOTO: Medcom.id/Nia Deviyana.
Ilustrasi sawit Indonesia. FOTO: Medcom.id/Nia Deviyana.

Jaga Industri Sawit, Indonesia Siap Hadapi Aturan WTO

Ekonomi minyak sawit kelapa sawit wto
Nia Deviyana • 08 Oktober 2019 17:42
Jakarta: Pemerintah Indonesia bersiap menghadapi dan menggugat Uni Eropa (UE) terkait aturan Kebijakan Energi Terbarukan (Renewable Energi Directive/RED) II dan Implementasi Peraturan (Delegated Regulation/DR) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
 
Rencana gugatan digulirkan karena aturan tersebut dinilai akan berdampak langsung pada industri kelapa sawit Indonesia.
 
Hal ini disampaikan Kepala Biro Advokasi Perdagangan Kementerian Perdagangan Sondang Anggraini pada kegiatan diskusi kelompok terarah (FGD) di Kuta, Bali, pada Senin, 7 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pemerintah Indonesia harus bersiap menghadapi aturan RED II karena aturan ini akan berdampak negatif bagi industri kelapa sawit di Indonesia. Penting bagi kita menggali lebih jauh lagi persiapan dan posisi hukum Indonesia dalam menghadapi fase implementasi dari EU-RED II," jelas Kepala Biro Advokasi Perdagangan Kementerian Perdagangan Sondang Anggraini melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2019.
 
Aturan RED II igaungkan pada 2018 lalu dan memiliki beberapa potensi negatif bagi industri sawit di Indonesia. Kemudian, pada Maret 2019, Komisi UE mengeluarkan Regulasi Komisi UE yang mengaitkan biofuel dengan perubahan penggunaan lahan secara tak langsung (Indirect Land Use Change/ILUC).
 
Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa ILUC terjadi jika dalam proses produksi biofuel menyebabkan areal pangan berkurang (terkonversi ke tanaman biofuel), memicu terjadinya
konversi hutan atau lahan sehingga menyebabkan peningkatan emisi.
 
Beberapa aturan RED II tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2021. Dalam aturan tersebut, seluruh anggota diharapkan sudah menerapkan RED II dalam tingkat aturan domestik masing-masing negara pada Juni 2021.
 
"Dampak kebijakan RED II dan DR terhadap kelapa sawit Indonesia yaitu menurunnya ekspor kelapa sawit ke negara-negara Eropa. Jika demikian, Indonesia akan kehilangan pasar penting untuk komoditas kelapa sawit dan terjadi penurunan permintaan yang berakibat harga komoditas turun, hrapingga akan terjadinya ‘efek bola salju’ atas kebijakan UE," jelas Sondang.
 
Melihat dampak dari RED II yang cukup serius bagi perkembangan industri kelapa sawit Indonesia, Sondang memaparkan beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah.
 
Langkah-langkah tersebut yaitu melanjutkan riset mendalam mengenai ILUC sebagai dasar mengajukan gugatan ke WTO, menganalisis secara mendalam kesesuaian peraturan RED II dan DR dengan ketentuan WTO, serta menyusun penilaian dampak ekonomi apabila terjadi phase-out biofuel sawit di EU pada 2021.
 
"Kami juga memetakan pemain kunci terkait pihak pro dan kontra terhadap sawit, serta menyusun dan melakukan kampanye positif minyak sawit," pungkasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif