Ilustrasi tenaga kerja. Foto : Medcom.
Ilustrasi tenaga kerja. Foto : Medcom.

Pemerintah Bantah Ada Kebocoran Draf RUU Cipta Lapangan Kerja

Ekonomi tenaga kerja
Desi Angriani • 20 Januari 2020 20:43
Jakarta: Pemerintah membantah kebocoran draf Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Beleid omnibus law yang rampung kemarin itu disusun secara akademis oleh Kementerian Hukum dan HAM.
 
"Makanya ada isu bocor segala macam enggak pernah ada yang tuduh saya, karena sampai hari ini saya (Kemenko Perekonomian enggak pernah pegang. Kami hanya substansi," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono di Kantor Kementerian bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.

Susi menjelaskan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian hanya bertanggung jawab menyelesaikan beleid RUU Cipta Lapangan Kerja secara substantif. Sementara penyusunan naskah akademik sebanyak 1.600 halaman itu dikerjakan oleh Kemenkum HAM.
 
"Memang itu otoritas Kemenkumham bukan kami. Dipasrahkan teman-teman sana. Bikin naskah akademik sama draf RUU, itu yang selesai minggu malam," terangnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Setelah ditetapkan masuk dalam Prolgenas 2020, kata Susi draf dan naskah akademik RUU Cipta Lapangan kerja bakal diserahkan ke DPR bersamaan dengan Surat Presiden (Surpres) sebagai pengantar. Naskah tersebut akan dibawa oleh perwakilan pemerintah yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
 
"Biasanya Pak Menko dengan yang mendampinginya di Surpres itu. Itu masih Selasa," ungkapnya.
 
Menurutnya, proses pembahasan di DPR akan berjalan lama lantaran melibatkan publik dan tokoh masyarakat. Namun, pemerintah sudah menyiapkan peraturan pelaksana agar RUU Cipta Lapangan Kerja dapat segera diimplementsikan setelah diketuk DPR.
 
"Ini langsung berjalan. UU mulai berlaku di tanggal diundangkan," pungkas dia.
 
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengamandemen 79 Undang-undang dan 1.244 pasal. Substansinya mencakup 11 klaster yakni Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.
 
Sebelumnya beredar di media sosial sebuah draf yang berjudul Rancangan UU tentang penciptaan lapangan kerja. Draf itu berisi 553 pasal dan gagasan dari berbagai peraturan.
 
Tercatat ada 32 Undang-Undang (UU), antara lain UU ketenagakerjaan, UU UMKM, UU Jaminan Produk Halal, UU Pangan, UU Perindustrian, UU Perdagangan, UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, UU Perpajakan, UU Perbankan, UU PT, UU Wajib Daftar Perusahaan, UU Kewirausahaan dan lainnya.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif